BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
Dalam sebuah buku sudah pasti memiliki suatu kelebihan dan juga suatu kekurangannya, di dalam tugas kali ini akan dibahas mengenai perbandingan dua buah buku mata kuliah wajib pendidikan kewarganegaraan yaitu buku Pendidikan Kewarganegaraan Pada PerguruanTtinggi karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd yang diterbitkan pada tahun 2009 dan buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA yang diterbitkan pada tahun 2008.

Kita bisa melihat secara langsung bahwa kedua buku tersebut diterbitkan pada tahun yang berbeda ,ada jarak satu tahun diantara keduanya,apakah dengan perbedaan tahun terbitnya tersebut dapat menjadi suatu pengaruh perbandingan yang signifikan dalam kualitas penulisannya dalam bidang pendidikan kewarganegaraan.

Selain untuk memenuhi salahsatu tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, perbandingan kedua buku ini juga dapat menginformasikan kepada kita semua mengenai keunggulan dan kelemahannya masing-masing dari kedua buku tersebut. Hal yang dosoroti dalam sebuah penulisan perbandingan ini tidak sebatas pada isi buku saja , tetapi sistematika, penyajian, gaya bahasa, kecermatan ejaan, diksi, yang tidak berhubungan langsung dengan aspek isi. Bahkan, ilustrasi, tata letak atau hal- hal yang berkenaan dengan teknik percetakan pun bisa dikomentari dan dinilai, selain menilai kelebihan dan kekuranganya.

2. TUJUAN PENULISAN
a. Memenuhi salahsatu tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.
b. Megetahui seberapa besar ketelitian kita dalam bidang menyimak buku.
c. Belajar membuat suatu perbandingan mengenai kualitas antara kedua buah buku.
d. Menyimpulkan kelebihan dari kedua buku tersebut agar bisa dipertahankan dalam pembuatan buku yang berikutnya.
e. Mencari kekurangan dari kedua buku tersebut agar bisa diperbaiki dalam pembuatan buku yang berikutnya.
f. Menambah wawasan tentang bagaiman cara menyusun buku yang baik dan benar itu sepeerti apa?.
g. Belajar menebak karakter seseorang dilihat dari buku yang ditulisnya.
h. Belajar menyimpulkan pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis dari bukunya yang ditulis.

3. RUMUSAN MASALAH
a. Apa yang menjadi kelemahan dan keunggulan dari kedua buku tersebut yaitu Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd yang diterbitkan pada tahun 2009 dan buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA yang diterbitkan pada tahun 2008.

PERBANDINGAN BUKU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd Karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA
1. Bagian Cover Buku
a. Mencantumkan nama pengarangnya.
b. Mencantumkan nama percetakan yang menerbitkannya.
c. Buku diberi judul pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi.
d. Tulisan judul buku berwarna hitam.
e. Dicantumkan isi buku tersebut berdasarkan SK Dirjen No.43/DIKTI/KEP/2006.
f. Menggunakan lambang burung garuda dengan warna kuning dan ukurannya yang kecil. a. Tidak mencantumkan nama pengarangnya.
b. Tidak mencantumkan nama percetakan yang menerbitkannya.
c. Buku hanya diberi judul pendidikan kewarganegaraan.
d. Tulisan judul buku berwarna kuning.
e. Tidak dicantumkan isi buku tersebut berdasarkan Sk yang mana?.
f. Menggunakan lambang burung garuda dengan warna coklat dan ukurannya yang besar.
a. Sama-sama berbackground warna merah putih yang merupakan warna bendera Republik Indonesia.
b. Sama-sama mencantumkan lambang burung garuda pada bagian atasnya, hanya berbeda ukurannya saja.
c. Sama-sama mencantumkan peta Negara Republik Indonesia pada bagian bawahnya, hanya berbeda warnanya saja.
Secara keseluruhan cover buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada cover buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, karena pembaca dapat mengetahui secara langsung bahwa buku tersebut dipergunakan untuk perguruqan tinggi, serta dapat mengetahui secara langsung nama pengarang bahkan nama percetakannya, sehingga lebih mudah dikenali dan lebih mudah untuk digunakan.
2. Bagian Awal buku (Pembukaan)
a. Tidak dicantumkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
b. Tidak terdapat tim pengarah dan tim penyunting.
c. Terdapat prakata dari pengarang buku.
d. Tidak terdapat kata sambutan yang disamapaikan oleh lembaga ketahanan nasional republic Indonesia. a. Dicantumkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
b. Terdapat tim pengarah dan tim penyunting.
c. Tidak terdapat prakata dari pengarang buku.
d. Terdapat kata sambutan yang disamapaikan oleh lembaga ketahanan nasional republic Indonesia.
a. Sama-sama mencantumkan nama pengarang.
b. Sama-sama mencantumkan nama percetakan yang menerbitkannya.
c. Sama-sama mencantumkan nama yang mendesain cover buku tersebut.
e. Sama-sama mencantumkan larangann untuk mengutif, mengcopy, isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.
d. Sama-sama menjelaskan buku ini buku edisi ke berapa dan menjelaskan buku edisi cetakan sebelumnya.
e. Sama-sama terdapat kata pengantar.
Secara keseluruhan bagian awal (pembukaan) dari buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baiknya daripada bagian awal (pembukaan) buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd, karena mencantumkan pasal 72 undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, seerta terdapat sambutan dari lembaga ketahanan nasional republic indopnesia, sehingga buku terkesan lebih formal dan rapih.
3. Bagian daftar isi
a. Menggunakan tanda titik-titik untuk menhubungkan judul materi dengan halaman materi.
b. Bentuk dan ukuran tulisan lebih kecil, sehingga nampak lebih rapih.
c. Terdapat halaman yang tidak tepat, yaitu halaman yang ditunjukan pada daftar isi tetapi tidak sesuai dengan halaman yang sebenarnya.
d. Bab disusun berdasarkan materi, sehingga terdapat banyak bab dan terperinci dengan jelas.
e. Mencantumkan lampiran. a. Tidak menggunakan tanda titik-titik untuk menhubungkan judul materi dengan halaman materi.
b. Bentuk dan ukuran tulisan lebih besar, sehingga nampak tidak lebih rapih.
c. Tidak terdapat halaman yang tidak tepat, yaitu halaman yang ditunjukan pada daftar isi tetapi tidak sesuai dengan halman yang sebenarnya.
d. Bab tidak disusun berdasarkan materi, tetapi dikelompok menjadi beberapa materi saja, sehingga tidak terperinci dengan jelas.
e. Tidak mencantumkan lampiran.
a. Sama-sama menguraikan materi tentang pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi mulai dari pengantar pendidikan kewarganegaraan sampai dengan otonomi daerah.
b. Sama-sama mencantumkan judul materi dengan halaman materi secara berurutan.
Secara keseluruhan bagian daftar isi buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada daftar isi buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, karena bentuk dan ukuran hurup daftar isi buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo lebih kecil, sehingga susunan daftar isi nampak lebih rapih, selain itu juga dilengkapi dengan tanda titik-titik untuk menghubungkan judul materi dengan halaman materi sehingga lebih mudah dalam pembacaan dan pencarian halaman buku, hanya saja dalam buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo terdapat beberapa halaman yang dicantumkan dalam daftar isi yang tidak sesuai dengan halaman yang sebenarnya.
4. Bagian materi Bab 1 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
a. Menjelaskan pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian kelompok MPK.
b. Menjelaskan definisi pendidikan kewarganegaraan menurut beberapa ahli.
c. Menjelaskan hal-hal penting dalam penyusunan materi pendidikan kewarganegaraan.
d. Menjelaskan sejarah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.
e. Tidak menjelaskan latar belakang kewarganegaraan dan kompetensi yang diharapkan. a. Tidak menjelaskan pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian kelompok MPK.
b. Tidak menjelaskan definisi pendidikan kewarganegaraan menurut beberapa ahli.
c. Tidak menjelaskan hal-hal penting dalam penyusunan materi pendidikan kewarganegaraan.
d. Tidak menjelaskan sejarah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.
e. Menjelaskan latar belakang pendidikan kewarganegaraan dan kompetensi yang diharapkan.
a. Sama-sama menginginkan mahasiswa yang telah belajar pendidikan kewarganegaraan menjadi warga Negara yang lebih baik yang memiliki kepribadian yag baik pula.
b. Sama-sama membahas tentang pendidikan.
Secara keseluruhan materi tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan dari kedua buku ini sama baiknya karena sama-sama kelbihan dan kekurangan masing-masing yang saling melengkapi, jadi dalam materi pengantar pendidikan kewarganegaraan kedua buku ini sama baiknya.
5. Materi Bab II Filsafat Pancasila dan Identitas Nasional
a. Menjelaskan pncasila sebagai system filsafat.
b. Menjelaskan pengertian filsafat menurut beberapa ahli.
c. Menjelaskan ciri-ciri berfikir filsafati.
d. Menjelaskan orang-orang yang berpendapat bahwa pancasila merupakan system filsafat.
e. Menjelaskan criteria dan sifat-sifat universal dan ciri-ciri khas nasional.
f. Menjelaskan pancasila sebagai ideology bangsa dan Negara.
g. Menjelaskan proses perumusan pancasila sebagai dasar Negara
h. Menjelaskan karakteristik identitas nasional.
i. Menjelaskan cara mengiventarisir karakteristik identitas nasional.
j. Menjelaskan proses berbangsa dan bernegara.
k. Menjelaskan teori terbentuknya Negara.
l. Menjelaskan definisi Negara menurut beberapa ahli.
m. Menjelaskan sifat-sifat Negara.
n. Menjelaskan azas-azas dalam penyusuanan undang-undang kewarganegaraan.
o. Tidak menjelaskan pancasila sebagai landasan idiil wawasan nusantara. a. Tidak menjelaskan pncasila sebagai system filsafat.
b. Tidak m enjelaskan pengertian filsafat menurut beberapa ahli.
c. Tidak m enjelaskan ciri-ciri berfikir filsafati.
d. Tidak menjelaskan orang-orang yang berpendapat bahwa pancasila merupakan system filsafat.
e. Tidak menjelaskan criteria dan sifat-sifat universal dan ciri-ciri khas nasional.
f. Tidak menjelaskan pancasila sebagai ideology bangsa dan Negara.
g. Tidak menjelaskan proses perumusan pancasila sebagai dasar Negara
h. Tidak menjelaskan karakteristik identitas nasional.
i. Tidak menjelaskan cara mengiventarisir karakteristik identitas nasional.
j. Tidak menjelaskan proses berbangsa dan bernegara.
k. Tidak menjelaskan teori terbentuknya Negara.
l. Tidak menjelaskan definisi Negara menurut beberapa ahli.
m. Tidak menjelaskan sifat-sifat Negara.
n. Tidak menjelaskan azas-azas dalam penyusuanan undang-undang kewarganegaraan.
o. Menjelaskan pancasila sebagai landasan idiil wawasan nusantara.
a. Sama-sama beranggapan bahwa pancasila adalah dasar Negara yang sangat penting dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan
Secara keseluruhan materi filsafat pancasila dan identitas nasional buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, karena materi yang dijelaskannya jauh lebih banyak dan jauh lebih luas jika dibandingankan dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA yang hanya membahas pancasila sebagai landasan idiil wawasan nusantara, sehingga dari buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd kita bias mendapatkan materi yang lebih banyak dan lebih luas.
6. Materi Bab III Hak Azasi Manusia
a. Menjelasakan pengakuan hak azasi manusia dan UUD 1945 tentang hak azasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang wajib dilindungi.
b. Menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia.
c. Menjelaskan ciri-ciri khas Negara hukum dan unsur-unsur Negara hukum..
d. Menjelaskan wujud perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia.
e. Menjelaskan kegiatan komnas HAM dalam melindungi HAM dan tujuan komnas HAM.
f. Menjelaskan ketetapan MPR RI tentang hak azasi manusia.
g. Menjelaskan perlindungan HAM.
h. Peradilan HAM dan pelanggaran HAM.
i. Menjelaskan hukum humaniter dan komponennya.
j. Menjelaskan hak azasi manusia dalam Al Quran.
k. Tidak menjelaskan keputusan perserikatan bangsa-bangsa tentang hak azasi manusia dengan beberapa pertimbangannya.
l. Tidak menyebutkan pasal 1 sampai dengan pasal 30 dari PBB yang menjelskan tentang hak azasi manusia. a. Tidak menjelaskan pengakuan hak azasi manusia dan UUD 1945 tentang hak azasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang wajib dilindungi.
b. Tidak menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia.
c. Tidak menjelasakan ciri-ciri khas Negara hukum dan unsur-unsur Negara hokum.
d. Tidak menjelaskan wujud perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia.
e. Tidak menjelaskan kegiatan komnas HAM dalam melindungi HAM dan tujuan komnas HAM.
f. Tidak menjelaskan ketetapan MPR RI tentang hak azasi manusia.
g. Tidak menjelaskan perlindugan HAM.
h. Tidak menjelaskan peradilan HAM dan pelanggaran HAM.
i. Tidak menjelaskan hokum humaniter dan komponennya.
j. Tidak menjelaskan hak azasi manusia dalam Al Quran.
k. Menjelaskan keputusan perserikatan bangsa-bangsa tentang hak azasi manusia dengan beberapa pertimbangannya.
l. Menyebutkan dengan jelas pasal 1 sampai dengan pasal 30 dari PBB yang menjelaskan tentang hak azasi manusia.
a. Sama-sama beranggapan bahwa hak azasi manusia adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dijaga dan dilindungi keberadaannya terhadap setiap individu.
b. Sama-sama beranggapan bahwa perlanggaran terhadap hak azasi manusia harus mendapatkan hukuman yang jelas, agar hak azasi manusia itu dapat dihormati sebagaimana mestinya.
Secara keseluruhan materi hak azasi manusia buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA karena materi yang jelaskan lebih banyak dan lebih luas, sehinga kita mendapat jauh lebih banyak materi dari buku ini, sedangkan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA hanya menjelaskan keputusan PBB tentang hak azasi manusia.
7. Materi Bab IV Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
a. Menjelaskan azas-azas kewarganegaraan.
b. Menjelaskan tentang naturalisasi.
c. Menjelaskan hak dan kewajiban warga Negara dengan diawli menjelaskan pasalnya terlebih dahulu kemudian menjelaskan isinya, yaitu:
 Pasal 27 ayat 2
 Pasal 27 ayat 3
 Pasal 28
 Pasal 28a sampai j
 Pasal 29 ayat 1
 Pasal 29 ayat 2
 Pasal 30 ayat 1
 Pasal 31 ayat 1
d. Tidak menjelaskan pasal 31 ayat 2 tentang hak mendapat pengajaran.
e. Tidak menjelaskan pasal 32 tentang kebudayaan nasional.
f. Tidak menjelaskan pasal 33 dan 34 tentang kesejateraan social. a. Tidak menjelaskan azas-azas kewarganegaraan
b. Tidak menjelaskan tentang naturalisasi.
c. Menjelaskan hak dan kewajiban warga Negara hanya dengan menjelaskan isinya terlebih dahulu kemudian menjelaskan pasalnya, yaitu:
 Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
 Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
 Kemerdekaan memeluk agama.
 Hak dan kewajiban pembelaan Negara.
 Hak mendapat pengajaran.
 Kebudayaan nasional Indonesia.
 Kesejateraan social.
d. Menjelaskan pasal 31 ayat 2 tentang hak mendapat pengajaran.
e. Menjelaskan pasal 32 tentang kebudayaan nasional.
f. Menjelaskan pasal 33 dan 34 tentang kesejahteraan social.
a. Sama-sama menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warga Negara yang berlaku di Indonesia.
b. Sama-sama bersumberkan pada
 Pasal 27 ayat 1
 Pasal 27 ayat 2
 Pasal 27 ayat 3
 Pasal 28
 Pasal 28a sampai j
 Pasal 29 ayat 1
 Pasal 29 ayat 2
 Pasal 30 ayat 1
 Pasal 31 ayat 1
Secara keseluruhan materi tentang hak dan kewajiban warga Negara dari kedua buku ini sama baiknya tetapi jika dilihat dari segi penyajiannya materi hak dan kewajiban warga Negara buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baikdaripada buku Karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, karena hak dan kewajiban diuraikan secara jelas dan berurut denga sebelumnya menjelskan telebih dahulu pasal dan ayatnya. Sedangkan jika dilihat dari segiisi materinya buku Karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku Karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd karena isinya lebih lengkap. Yaitu menambahkan pasal 31 ayat 2, pasal 32, pasal 33 dan pasal 34.
8. Materi Bab V Bela Negara
a. Menjelaskan makna Negara dan komponen pertahanan Negara serta tugas-tugasnya.
b. Menjelaskan implementasi bela Negara.
c. Menjelaskan jihad dalam rangka bela Negara.
d. Tidak menjelaskan situasi NKRI terbagi dalam periode-periode.
e. Tidak menjelaskan proses terbentuknya suprastruktur pemerintahan epublik Indonesia.
f. Tidak m enjelaskan pada periode lama bentuk ancaman yang dihadapi adalah ancaman fisik. a. Tidak menjelaskan makna Negara dan komponen pertahanan Negara serta tugas-tugasnya.
b. Tidak menjelaska implementasi bela Negara.
c. Tidak menjelaskan jihad dalam rangka bela Negara.
d. Menjelaskan situasi NKRI terbagi dalam periode-periode.
e. Menjelaskan proses terbentuknya suprastruktur pemerintahan epublik Indonesia.
f. Menjelaskan pada periode lama bentuk ancaman yang dihadapi adalah ancaman fisik.
a. Sama-sama beranggapan bahwa membela Negara adalah susuatu hal yang wajib dilakukan oleh warga Negara dalam rangka mempertahankan kedaulatan Negara.
b. Sama-sama beranggapan bahwa bela Negara bukan hanya tugas dan kewajiban TNI dan POLISI tetapi juga tugas dan kewajiban seluruh warga Negara Indonesia, hanya saja proporsinya berbeda.
Secara keseluruhan materi bela Negara buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MB, karena yang dijelaskan lebih luas dan lebh mendalam, sedangkan dalam buku buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA hanya dijelaskan sedikit saja secara singkat, sehingga kita kurang mendapatkan materi yang kita butuhkan.
9. Materi Bab VI Demokrasi Indonesia
a. Menjelaskan rule of law dan prinsip demokrasi.
b. Menjelaskan model-model demokrasi.
c. Menjelaskan demokrasi dalam system NKRI dan syarat-syarat berdirinya Negara.
d. Menjelaskan empat periode perkembangan demokrasi.
e. Menjelaskan perolehan suara dan kursi DPR partai peserta pemilu 2009.
f. Menjelaskan lima unsur yang mempengaruhi kehidupan politik.
g. Tidak menjelaskan bentuk demokrasi dalam pengertian system pemerintahan Negara. a. Tidak menjelaskan rule of law dan prinsip demokrasi.
b. Tidak menjelaskan model-model demokrasi .
c. Tidak menjelaskan demikrasi dalam system NKRI dan syarat-syarat berdirinya Negara.
d. Tidak menjelaskan empat periode perkembangan demokrasi.
e. Tidak menjelaskan perolehan suara dan kursi DPR partai peserta pemilu tahun berapapun.
f. Tidak menjelaskan lima unsur yang mempengaruhi kehidupan politik.
g. Menjelaskan bentuk demokrasi dalam pengertian system pemerintahan Negara.
a. Sama-sama menjelaskan konsep demokrasi.
b. Sama-sama beranggapan bahwa demokrasi itu adalah sesuatu hal yang penting dalam pelaksanaan suatu Negara, karena tanpa adanya demokrasi roa pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik.
Secara keseluruhan materi demokraasi buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA karena materi yang dijelaskan lebih luas daripad buku buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA sehingga kita mendapatkan materi yang kita inginkan lebih banyak dan lebih luas.
10. Materi Bab VII Wawasan Nusantara Hubungannya dengan Geopolitik Indonesia
a. Menjelaskan latar belakang filosofi wawasan nusantara.
b. Menjelaskan cakupan wawasan nusantara.
c. Menjelaskan latar belakang geografi indonesia.
d. Menjelaskan latar belakag geopolitik Indonesia.
e. Menjelaskan geostrategic Indonesia.
f. Menjelaskan inti ajaran karl haushover.
g. Menjelaskan macam-macam wawasan.
h. Menjelaskan azas.
i. Menjelaskan unsur dasar.
j. Menjelaskan implementasi wawasan nusantara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
k. Tidak menjelaskan wawasan nasional suatu bangsa.
l. Tidak Menjelaskan teori-teori kekuasaan.
m. Tidak menjelaskan paham-paham kekuasaan.
n. Tidak menjelaskan teori-teori geopolitik.
o. Tidak menjelaskan ajaran wawasan nasional Indonesia.
p. Tidak menjelaskan paham kekuasaan bangsa Indonesia.
q. Tidak menjelaskan geopolitik Indonesia.
r. Tidak menjelaskan dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia.
s. Tidak menjelaskan latar belakang filosofis wawasan nusantara.
t. Tidak menjelaskan pemikiran berdasarkan falsafah pancasila.
u. Tidak menjelaskan pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan nusantara. a. Tidak menjelaskan latar belakang filosofi wawasan nusantara.
b. Tidak menjelskan cakupan wawasan nusantara.
c. Tidak menjelaskan latar belakang geografi Indonesia.
d. Tidak menjelaskan geopolitik Indonesia.
e. Tidak menjelaskan geostrategic Indonesia.
f. Tidak menjelaskan inti ajaran karl haushover.
g. Tidak menjelaskan macam-macam wawasan.
h. Tidak menjelaskan azas.
i. Tidak menjelaskan unsur dasar.
j. Tidak menjelaskan implementasi wawasan nusantara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa
k. Menjelaskan wawasan nasional suatu bangsa.
l. Menjelaskan teori-teori kekuasaan.
m. Menjelaskan paham-paham kekuasaan.
n. Menjelaskan teori-teori geopolitik.
o. Menjelaskan ajaran wawasan nasional Indonesia.
p. Menjelaskan paham kekuasaan bangsa Indonesia.
q. Menjelaskan geopolitik Indonesia.
r. Menjelaskan dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia.
s. Menjelaskan latar belakang filosofis wawasan nusantara.
t. Menjelaskan pemikiran berdasarkan falsafah pancasila.
u. Menjelaskan pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan nusantara.

a. Sama-sama menggambarkan peta politik wilayah republic Indonesia.
Secara keseluruhan materi wawasan nusantara kedua buku ini sama baiknya, karena ada materi yang dijelaskan di buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd tetapi tidak dijelaskan dalam buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA begitu juga sebaliknya, sehingga buku ini bias saling melengkapi satu sama lain.
11. Materi Bab VIII Ketahanan Nasional Hubungannya dengan Geostrategi Indonesia
a. Menjelaskan konsep ketahanan nasional yang dikembangkan untuk menjamin kelangsungan.
b. Menjelaskan hidup menuju kejayaan bangsa dan Negara.
c. Menjelaskan azas-azas ketahanan nasional.
d. Menjelaskan sifat ketahanan nasional.
e. Menjelaskan aspek-aspek ketahanan nasional.
f. Menjelaskan fungsi ketahanan nasional sebagai kondisi doktrin dan metode dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
g. Menjelaskan hal-hal yang perlu dibina untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi.
h. Menjelaskan implementasi reformasi internal TNI dan hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang mungkin terjadi. a. Tidak menjelaskan konsep ketahanan nasional yang dikembangkan untuk menjamin kelangsungan.
b. Tidak menjelaskan hidup menuju kejayaan bangsa dan Negara.
c. Tidak menjelaskan azas-azas ketahanan nasional.
d. Tidak menjelaskan sifat ketahanan nasional.
e. Tidak menjelaskan aspek-aspek ketahanan nasional.
f. Tidak menjelaskan fungsi ketahanan nasional sebagai kondisi doktrin dan metode dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
g. Tidak menjelaskan hal-hal yang perlu dibina untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi.
h. Tidak menjelaskan implementasi reformasi internal TNI dan hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang mungkin terjadi.

a. Sama-sama menjelaskan teori-teori kekuasaan.
Secara keseluruhan materi ketahanan nasional hubungannya dengan geostrategi Indonesia buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, karena materi yang disampaikan dan dijelaskannya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA sehingga kita mendapatkan materi yang jauh lebih banyak, sedangkan jika kita menngunakan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA maka kita hanya akan mendapatkan materi yang sangat sedikit.
12. Materi Bab IX Politik Strategi Nasional
a. Menjelaskan pengertian ilmu politik menurut beberapa ahli.
b. Menjelaskan definisi strategi dan urutannya.
c. Menjelaskan tugas dan wewenang majelis permusyawaratn rakyat.
d. Menjelaskan kekuasaan pemerintahan yang dimiliki oleh presiden.
e. Menjelaskan tugas dewan perwakilan daerah.
f. Menjelaskan badan pemeriksa keuangan dan peraturannya.
g. Menjelaskan kekuasaan hakim.
h. Menjelaskan tentang komisi yudisial.
i. Menjelaskan mahkamah agung dan mahkamah konstitusi.
j. Tidak menjelaskan pengertian politik.
k. Tidak menjelaskan pengertian strategi.
l. Tidak menjelaskan politik dan strategi nasional.
m. Tidak menjelaskan dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional.
n. Tidak menjelaskan penyusunan politik dan strategi nasional.
o. Tidak menjelaskan stratifikasi politik nasional.
p. Tidak menjelaskan dua macam kekuatan dalam pembuatan aturan di daerah.
q. Tidak menjelaskan enjelaskan implementasi politik dan strategi nasional yang mencakup bidang-bidang pembangunan nasional.
r. Tidak menjelaskan politik nasional dan manajemen nasional.
s. Tidak menjelaskan visi dan misi GBHN 1999-2004.
t. Tidak menjelaskan implementasi polstrnas di bidang hokum.
u. Tidak menjelaskan implementasi polstrnas di bidang ekonomi.
v. Tidak menjelaskan implementasi polstrnas di bidang politik.
w. Tidak menjelaskan implementasi polstrnas di bidang social dan budaya.
x. Tidak menjelaskan implementasi polstrnas di bidang pertahanan dan keamanan. a. Tidak menjelaskan pengertian ilmu politik menurut beberapa ahli.
b. Tidak menjelaskan definisi strategi dan urutannya.
c. Tidak menjelaskan tugas dan wewenang majelis permusyawaratan rakyat.
d. Tidak menjelaskan kekuasaan pemerintahan yang dimiliki oleh presiden.
e. Tidak menjelaskan tugas dewan perwakilan daerah.
f. Tidak menjelaskan badan pemeriksa keuangan dan peraturannya.
g. Tidak menjelaskan kekuasaan hakim.
h. Tidak menjelaskan komisi yudisial.
i. Tidak menjelaskan mahkamah agung dan mahkamah konstitusi.
j. Menjelaskan pengertian politik.
k. Menjelaskan pengertian strategi.
l. Menjelaskan politik dan strategi nasional.
m. Menjelaskan dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional.
n. Menjelaskan penyusunan politik dan strategi nasional.
o. Menjelaskan stratifikasi politik nasional.
p. Menjelaskan dua macam kekuatan dalam pembuatan aturan di daerah.
q. Menjelaskan politik nasional dan manajemen nasional.
r. Menjelaskan implementasi politik dan strategi nasional yang mencakup bidang-bidang pembangunan nasional.
s. Menjelaskan visi dan misi GBHN 1999-2004.
t. Menjelaskan implementasi polstrnas di bidang hokum.
u. Menjelaskan implementasi polstrnas di bidang ekonomi.
v. Menjelaskan implementasi polstrnas di bidang politik.
w. Menjelaskan implementasi polstrnas di bidang social dan budaya.
x. Menjelaskan implementasi polstrnas di bidang pertahanan dan keamanan.
a. Sama-sama berpendapat bahwa strategi nasional perlu dilakukan untuk kebaikan kelangsugan hidup suatu Negara.
b. Sama-sama berpendapat bahwa presiden dan DPR adalah penentu kebijakan Negara.
Secara keseluruhan materi startegi nasional kedua buku ini sama baiknya karena materinya saling melengkapi ada materi yang ada di buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd tetapi tidak ada di buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, begitu juga sebaliknya, tetapi bobotnya seimbang, sehingga bisa dikatakan kedua buku ini sama baiknya.
13. Materi Bab X Otonomi Daerah
a. Menjelaskan definisi otonomi daerah.
b. Menjelaskan tujuan otonomi daerah.
c. Menjelaskan kendala otonomi daerah.
d. Menjelaskan pemerintah pusat dan propinsi.
e. Menjelaskan tentang kabupaten/kota.
f. Menjelaskan pembagian urusan pemerintahan
g. Menjelaskan urusan wajib pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah.
h. Menjelaskan urusan wajib kabupaten/kota.
i. Menjelaskan urusan pilihan dan urusan pemerintahan lintas daerah dan urusan pemerintahan sisa.
j. Menjelaskan syarat-syarat menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
k. Menjelaskan otonomi daerah dalam bidang pendidikan.
l. Menjelaskan UUD 1945 dan undang-undang tentang alokasi biaya untuk pendidikan.
m. Menjelaskan kewenangan pemerintah dalam bidang pendidikan
n. Menjelaskan kewenagan pemerintah propinsi
o. Menjelaskan kewenangan pemerintah kabupaten/kota
p. Menjelaskan management berbasis sekolah.
q. Menjelaskan alasan-alasan berbasis sekolah.
r. Menjelaskan syarat-syarat berbasis sekolah.
s. Menjelaskan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).
t. Menjelaskan dasar pengembangan KTSP.
u. Menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik.
v. Tidak menjelaskan undang-undang tentang tentang otnomi daerah, yaitu undang-undang No. 22 tahun 1999. a. Tidak menjelaskan definisi otonomi daerah.
b. Tidak menjelaskan tujuan otonomi daerah.
c. Tidak menjelaskan kendala otonomi daerah.
d. Tidak menjelaskan pemerintah pusat dan propinsi.
e. Tidak menjelaskan tentang kabupataen/kota.
f. Tidak menjelaskan pembagian urusan pemerintah.
g. Tidak menjelaskan urusan wajib pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah.
h. Tidak menjelaskan urusan wajib kabupaten/kota.
i. Tidak menjelaskan urusan pilihan dan urusan pemerintah lintas daerah dan urusan pemerintah sisa.
j. Tidak menjelaskan syarat-syarat menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
k. Tidak menjelaskan otonomi daerah dalam bidang pendidikan.
l. Tidak mejelaskan UUD 1945 dan undang-undang tentang alokasi biaya untuk pendidikan.
m. Tidak menjelaskan kewenangan pemerintah dalam bidang pendidikan.
n. Tidak menjelaskan kewenagan pemerintah propinsi.
o. Tidak menjelaskan kewenagan pemerintah kabupaten/kota.
p. Tidak menjelaskan management berbasis sekolah.
q. Tidak menjelaskan alasan-alasan berbasis sekolah.
r. Tidak menjelaskan syarat-syarat berbasis sekolah.
s. Tidak menjelaskan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).
t. Tidak menjelaskan dasar pengembangan KTSP.
u. Tidak menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik.
v. Menjelaskan dengan lengkap undang-undang tentang otonomi daerah, yaitu undang-undang No. 22 tahun 1999.
a. Sama-sama menjelaskan kewenagan daerah
Secara keseluruhan materi otonomi daerah buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA karena materi yag disajikannya sangat berbeda jauh, dalam buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd Dijelaskan dengan lengkap tentang otonomi daerah, sedangkan dalam buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA dijelaskann hanya sepintas saja, sehingga materi yang kita dapatkan hanya sedikt sekali.
KESIMPULAN
Setelah melakukan perbandingan buku pendidikan kewarganegaraan antara buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA dapat kami simpulkan bahwa:

1. Dilihat dari segi keluasan materi buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA Karena buku buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd menjelaskan materi yang jauh lebih jelas dan legkap jika dibandingkan dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA yang hanya menjelaskan materi secara singkat dan sekilas saja.
2. Dilihat dari segi isi bukunya, buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, karena isinya lebih actual jika dibandingkan dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, selain itu juga dalam buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd setiap materi yang disampaikan dijelaskan dengan lengkap berdasarkan undang-undang atau pasal berapa? Atau peraturan pemerintah dan peraturan daerahb yang man?.
3. Dilihat dari segi sistematikanya buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, karena dalam buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd materi dikelopokan beerdasrkan isi materinya, sehingga terdapat banyak bab yang dikarenakan banyak materinya, berbeda dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA yang tidak mengelompokan materi berdasrkan isinya, sehingga hanya terdapat sedikit bab, yang dalam satu babb tersebut tidak hanya membahas satu materi tetapi juga membahas beberapa materi, dan sistematika sperti ini tidak baik karena pembaca akan merasa bingung antara judul bab dengan materi bab yang disampaikannya.
4. Dilihat dari segi penyajiannya buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd karena dalam buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA materi disajikan secara terpfokus, jika sedang membahas satu pembahasa maka hanya pokok bahasan itu sajalah yang dibahasnya meskipun dalam satu bab terdapat beberapa pokok bahasan tetapi8 dalam tiap pokok bahasannya selalu terfokus, tidak loncat ke pokok bahasan yang lainnya, sedangkan dalam buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd dalam penyajian materinya nya tidak terfokus terkadang dalam membahas satu pokok bahasan tiba-tiba meloncat ke pokok bahasan lain, sehingga pembaca merasa bingug dengan inti materi atau pokok bahasan yang ining ditangkap karena materi yang disampaikannya sering meloncat-loncat ke materi yang lainnya.
5. Dilihat dari segi kecermatan ejaan, ejaan dan pemberian halaman buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd, karena kesalahan dalam hal ejaan, penulisan kata, dan pemberian halaman buku jauhb lebih sedikit jika dibandingkan dengan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd, yang terdapat cukupbanyak kesalahan alam hal ejaan, penulisan kata, dan pemberian halaman, sehingga pembaca hrus lebih telitui dan cermat dalam menggunakan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd, tetapi kesalahan yang terjadi tidaklah begitu parah, sehingga buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd masih bisa dimengerti.
6. Dilihat dari segi penyusunan materi buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd karena buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA menyusun materi berdasarkan materinya, jadi materi yang isinya berbeda tidak disatukan sedangkan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd materi yang tidak ada hubungannya kadang disatukan, sehingga dalam satu pokok bahasan materi kadang terdapat materi lain yang tidak berhubungan.
7. Dilihat dari segi urutan penyununan materi buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA karena materi yang disusun tiap bab tersusun dengan rapih dan teratur, tidak seperti buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA yang terkadang materi yang bukan babnya dimasukan dalam satu bab.
8. Dilihat dari bentuk dan ukuran tulisan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, karena menggunakan ukuran hurup yang tidak terlalu besar, sehingga nampak lebih rapih, sedangkan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA menggunakan ukuran hurup yang terlalu besar sehingga nampak kurang rapih, apalagi di bagian daftar isi sangat tidak enak dilihat.
9. Diihat dari segi ketepatan penghalmanan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd, karena dalam buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA tidak terdapt halaman yang salah, yaitu halaman yang ditujukan pada daftar isi tidak sesuai dengan halaman yang sebenarnya, sedangkan dalam buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd terdapat halaman yang salah yaitu halaman yang ditujukan dalam daftar isi tidak sesuai halaman yang sebenarnya.
10. Dilihat dari segi gaya bahasa baik buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd maupun buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, kedua buku ini sama baiknya, karena sama-sama menggunakan bahasa yang sederhana, tidak menggunakan bahasa yang terlalu ilmih, sehingga kedua buku ini sama-sama mudah dipahami.
11. Dilihat dari segi teknik percetakan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, karena tulisan dalam buku buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih jelas, lebih hitam dan lebih tebal, berbeda dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA yang tulisannya tidak jelas, tidak begitu hitam dan tidak tebal, sehingga pembaca yang membaca buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA memerlukan usaha yang lebih besar jika dibandingkan dengan membaca buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd.
12. Dilihat dari segi bahan buku yang digunakan (kertas) buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd karena menggunakan kertas yang lebih tebal dan lebih kuat jika dibandingkan dengan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd yang menggunakan kertas yang lebih tipis, sehingga sehingga buku bisa lebih tahan dari ancamab kerusakan seperti sobek, hancur terkena air, maupun dari keerusakan yang lainnya.
13. Dilihat dari orang yang yang membuat bukunya, maka buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd karena dalam buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA buku tersebut tidak dibuat hanya oleh satu orang tetapi dibuat oleh sebuat tim yang terdiri atas 15 (lima belas) orang tim penyusun, 6 (enam) orang tim pengarah dan 3 (tiga) orng tim penyunting, yang berbeda dengan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd yang hanya disusun oleh satu orang yaitu Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd tanpa adanya tim, baik tim penyusun tim pengarah, sehingga semuanyanya dikerjakan oleh sendiri dan hanya urusan pencetakan yang dilakukan oleh orang lain.

b. Bagaimana proses ketelitian menyimak kita sehingga bisa membandingkan kedua buku tersebut?
Proses yang kami lakukan dalam membandingkan buku antara buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA adalah sebagi berikut:
 Merangkum secara keseluruhan sampai dengan selesai buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd.
 Merangkum secara keseluruhan sampai dengan selesai buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA.
 Membandingkan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA dengan secara teliti.
 Memulai membandingkan kedua buah buku dengan diawali membandingkan bagian cover buku.
 Membandingkan kedua buah buku pada bagian bagian awal buku (pembukaan ).
 Membandingkan kedua buah buku pada bagian daftar isi.
 Membandingkan kedua buah buku pada bagian materi pengantar pendidikan kewarganegaraan.
 Membandingkan kedua buah buku pada bagian materi filsafat pancasila dan identitas nasional.
 Membandingkan kedua buah buku pada bagian materi hak azasi manusia dan tehe rule of law.
 Membandingkan kedua buah buku pada bagian materi hak dan kewajiban warga Negara Indonesia.
 Membandingkan kedua buah buku pada bagian materi bela Negara.
 Membandingkan kedua buah buku pada bagian materi demokrasi Indonesia.
 Membandingkan kedua buah buku pada bagian materi wawasan nusantara hubungannya dengan geopolitik Indonesia.
 Membandingkan kedua buah buku pada bagian materi ketahanan nasional hubungannya dengan geostrategi Indonesia.
 Membandingkan kedua buah buku pada bagian materi politik strategi nasional.
 Membandingkan kedua buah buku pada bagian materi otonomi daerah.

BAB II
PEMBAHASAN

A. BUKU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA PERGURUAN TINGGI
Buku yang memiliki Judul Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi adalah suatu buku yang ditulis oleh Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh penerbit Randu Alas Bandung dan memiliki 166 halaman.

1. ISI BUKU
Buku ini terdiri dari 10 bab berikut ini meripakan detail atau kesimpulan dari tiap-tiap bab yaitu:

a. Bab 1 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
1. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian kelompok MPK
Berdasarkan surat keputusan direktur jenderarl pendidikan tinggi depdiknas nomor: 43/dikti/kep/2006, tanggal l2 juli 2006 tentang rambu-rambu pelaksaan mata kulia perkembangan kepribandian di perguruan tinggi maka mata kulia pendidikan kewarganegaraan dimasukan kelompok mata kulia perkembangaan kepribadiaan disikat MPK. Visi kelompok MPK diperguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelengaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Misi kelompok MPK diperguruan tinggi membantu mahasiswa memaptapkan kepribandian agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai –nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam megusai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pegetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya rasa tanggung jawab.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk diwujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar perserta didik secaraaktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengedalian diri, kepribadiaan ,kecerdasan, akhlak mulia, serta ketarpilan yang diperlukandirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (pasal 1 ayat 1 UU no.20/2003 tentang sikdiknas). Selanjutnya dalam pasal 37 ayat 2 diyatakan :
kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
a. Pendidikan agama
b. Pendidikan kewarganegaraan
c. Bahasa
Dengan pendidikan kewarganegaraan, warga Negara repulbik Indonesia diharapkan mampu memaham, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat,bangsa dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariaskan dalam penbukaan UUD 1945. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pendidikan kewarganegaraan, dibawah ini ditemukan 3 buah difinisi pendidikan kewarganegaraan dari pakar dalan bidangini:
 John Mahoney
Pendidikan kewarganegaraan terdiri dan termasuk didalamnya pengajaran,tipe-tipe metode mengajar,aktivitas-aktivitas pelajar, pengawasan prosedur administrasi yang berguna untuik mencapai tujuan sekolah untuk membuat penghidupan lebih baik dengan jalan demokratis atau untuk membangun tingkah laku warga Negara menjadi lebih baik.
 Prof. H.M.Nu’man Somantri M.Sc
Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yangberintikan demokrasi polotik, yang diprluas dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain, positive influence pendidikan sekolah masyarakat,orang tua, yang semuanya itu diproses untuk melatih pelajar- pelajar berpikir kristyis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokraktis.

Berdasarkan dua buah definisi pendidikan kewarganegaraan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:
a. Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan bukan program studi.
b. Pendidikan kewarganegaan memasukan positive influence dari pendidikan sekolah, pendidikan rumah,dan pendidikan di masyarakat.

2. Sejarah Pendidikan Kewarganegeraan di Perguruan Tinggi
Motto: masa yang lampau adalah cermin bagi masa sekarang (De Genester) Kita mempelajari sejara supaya kita bijak sana lebih dahulu menghadapai tiap masa depan (Sir Jhon).

Dengan keluarganya surat keputusan direktur jenderal pendidikan tinggi no.267/DIKTI/KEP/2000 tanggal 10 Aggustus 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kulia pengebangan kepribandian pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi, maka berubahlah mata kulia kewiraan menjadi pendidikan kewarganegaraan. Kewiraan pada hakekatnya merupakan bagian dari pada pendidikan kewarganegaraan oleh karena itu sejarah kewiraan merupakan bagian dari sejarah pendidikan kewarganegaraan diperguruan tinggi. Gubernur jawa barat Solihin G.P dalam HUT ke XV Resimen mahasiswa, pada tanggal 13 juni 1974 menyatakan: Sesungguhya para mahasiswa dan pelajar telah lama berpartisipasi turut serta dalam pembelaan Negara. Sejak Proklamasi kemerdekaan kita pada tahun 1945, bahwa jauh sebelumnaya, dimasa-masa peritis kemerdekaan.pada waktu itu para mahasiswa dan pelajar terorganisir antara lain yang kenal dengan “trip: dan “T.P.”

Pada tahun 1961: Dengan keluarnya surat keputusan menteri keamanan nasional no.MI/B?72/200307/1967 tentang usahamemperluas latian ketangkasan keprajuritan dalam rangka kewaspadaan nasional dikalangan mahasiswa pada Univesitas/perguruan tinggi, maka latian kemiliteran merupakan kegiatan extra kurikuler yang harus diikuti oleh sejumlah mahasiswa.latar belakan dari perluasannya latian keprajuritan bagi seluruh mahasiswa adalah dalam rangka usaha mengembalikan wilayabirian baratke dalam kekuasaan Repubulik Indonesia. Pada tahun 1963: keluar surat keputusan bersama menteri pertahanan dan keamanan dengan menteri perguruan tinggi dan pengetahuan NO.M/N/19/1963, tanggal 24 januari 1963 tentang penetapan mata kulia ilmu pertahanahan Negara ssebagai bagian dari pada kurikulum pergguruan tinggi.

Pada tahun 1967: konferensi antara rector-rektor perguruan tinggi dengan wakil-wakil dari depertamen P.T.I.P diselenggarkan ditugu, dalam bulan oktober 1967. Materi yang dibahas dalam konfensi ini ialah pendidikan kewiraan,walawa dan wamil. Dalam konferensi inilah lahirnya istilah pendidikan kewiraan sebagai mata kulia wajib dalam kurikulum perguruan tinggi.Walawa adalah salah satu bentuk latian militerdi perguruan tinggi yang bersifat intra kurikuler dalam rangka bentuk perwira cadanga dan dibiayai oleh depertemen HANKAM WALAWA diatur oleh surat keputusan bersama antara direktur jenderal perguruan tinggi dengan kepala staf komando pendidikan WALA & PAWAMILABRI.NO. 101 tahun 1967 No.Kap-003/Skw-Pw/II/67.

Dalam surat keputusan tersebut diantaranya memutuskan menetapkan:
Pertama: Wala diadakan dalam rangka pendidikan kewiraan sebagai pendidikan pada perguruan tinggi sehingga dengan mempuyai sifat intra kurikuler, yaitu merupakan bagian dari kurikulum universitas.
Kedua: jumlah jam pelajaraan ditentukan sebanyak minimum 400 jam dalam satu atau dua tahun /tingkat studi yang ditentukan oleh Rektor Universitas yang bersangkutan.

WALAWA tahap pertama dilasanakan di empat perguruan tinggi sebagai pilot project yaitu:
a. Universitas Indonesia dijakarta
b. Insitut teknologi bandung di bandung
c. Universitas pajajaran di bandung
d. Universitas Airlanngga di Surabaya
Kemudian WALA diberikan juga di:
a. Universitas Negeri Sriwija di palebang
b. Universitas Brawijaya dimalang
c. IKIP negeri pusat di malang

Ketetapan dalam surat keputusan tersebut tentang pendidikan kewiraan dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Pendidikan kewiraan bertujuan menggambarkan pergertian dan kesadaran HANKAMNAS dilingkungan mahasiswa.
b. Pendidikan kewiraan bersifat intri kurikuler, diselenggarakan sebelum menempu ujian sarjana muda dan menjadi tanggung jawab serta pembiayan dari Departemen P & K.
c. Dibentuk kelompok kerja pendidikan kewiraan yang bertugas merumuskan, merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan kewiraan.
d. Pelaksanan program kerja pendidikan kewiraan dimulai pada tahun 1974.

Keputusan mendikbud ini menganantkan bahwa pendidikan kewiraan dibebani tugas sebagai pendidikan kewarganegaraan.
1. Stuktur kurikulum program sarjana, pendidikan tinggi memuatkoponen:
a. Mata kulia umum ( MKU) : 6% – 10%
b. Mata kulia dasar keahlian ( MKDK) : 20% – 35%
c. Mata kulia ( MKK ) : 20% – 40%
2. Masing-masing komponen tersebut berperang sebagai berikut ( kep.mendikbud No.056/U/1994):
a. MKU adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran dalam kurikulum pendidikan tinggi yang menunjang pembentuk kepribandian dan sikap sebagai bakal mahasiswa memasuki kehidupan bermasyarakat.
b. MKDK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan ladasan pembentukan kealihan baik untuk kepentingan profesi maupun untuk pergembangan ilmu dan teknologi
c. MKK adalah kelompok bahan kajian ahli yang menguasai dasar metodologi ilmu sehingga mampu menyelesaikan permasahan dam salah satu bidang ilmu sesui dengan tingkat keahlian

3. Masing-masing komponen tersebut diharapkan maupun berperan menumbuhkan pengetahuan, keterarpilan dan sikap yang tujuan menyiapkan perserta didik menjadi warga Negara yang:
a. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
b. Berjiwa pancasila
c. Memiliki integritas kepribadian yang tinggi
d. Terbuka dan tanggap terhadap perubahaan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan masalah yang dihadapi masyarakat khususnya yang berkaiatan dengan bidang keahliannya.

b. Bab 2 Filsafat Pancasila dan Identitas Nasional
1. Pancasiala sebagai sistem Filsafat
Filsafat merupakan induknya ilmu pengatahuan. Kata filsafat berasal dari bahasa yunani yaitu kata philos, menjadi philosophia. Philos berarti cinta atau sahabat dan Sophia berarti bijaksana. Philosophin atau filsafat berarti cinta kepada bijaksanaan.Filsafat dalam bahasa Indonesia, biasa disebut bahasa asing: Arab – falsafat, inggris – philosophy, belanda philosohie, jerman – philosophie, parancis-philosophie. Beberapa pengertian filsafat dari para ahli :
a. Immanuel Kant ( 1724 – 1804 )
Ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal segalapengatahuan yang tercakup dalam empat persoalan yaitu: metafisika, etika, agama dan antropologi

b. Fuad Hassan
Suatu ikhtiar untuk berfikir radikal.Radikal dalam arti mulai dari radikal suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang berhak diprmasalahkan,dan dengan jalan penjajagan itu filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan – kesimpulan universal.
c. Dardji Darmodiharjo
Proses dan sekaligus hasil dari pemikiran tentang sesuatu secaara teoritis, sistematis, menyuluh dan universal. Dalam kesimpulkan bahwa filsafat adalah induknya ilmu pengetahuan yang berusaha mencari kebenaran dengan mencari sebab musababnya yang terdalam dengan mempergunakan meto-dologi yang sistematis, radikal dan universal.Sehingga filsafat merupaka proses dan hasil dari pemikiran yang mendalam dan menyeluruh. Pancasila merupakan suatu system filsafat karena sila-sila dalam pancasila merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan.Kaelan, dalam bukunya filsafat pancasila mengemukakan ciri-ciri berfikir filsafati:
a. Berfikir kritis
b. Bersifat terdalam
c. Bersifat konseptual
d. Kohere (runtut)
e. Bersifat rasional
f. Bersifat menyeluruh (komprehensif)
g. Bersifat universal
h. Bersifat spekulatf
i. Bersifat sistematis
j. Bersifat bebas

2. Pancasila sebagai IdeologI Bangsa dan Negara
Ideologi berasal dari kata ideo yang berarti cita – cita dan kata logy yang berarti pengetahuan, ilmu, atau paham.secara lengkap W.White mendifinisikan ideologi sebagai: the su of ideas or doctrines, of a distinguishable class or group of people. Ideologi ialah soal cita-cita politik atau doktrin atau ajaran dari suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda – bedakan.
Sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) pada tanggal 18 agustus 1945 mengesahkan UUD 1945 terdapat rumusan diseluruh inilah yang autentik, yang berlaku diseluruh wilaya Indonesia.rumusan yang autentik terdapat dalam pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan.
e. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

3. Karakteristik Identitas Nasional
Karakteristik berasal dari bahasa karakteristik artinya khas, sifat khusus yang tidak dimiliki orang lain. Identitas berasal dari bahasa Inggris identiti yang artinya jati diri. Nasional berasal dari bahasa inggris national yang diartikan sebagai bangsa. jadi identitas nasional adalah jati diri bangsa dalam bernegara. Karakteristik identitas nasional artinya ciri khas jati diri bangsa dalam bernegara. Ciri khas suatu bangsa akan terbentuk berdasarkan pengalaman sebagai bangsa dalam berinteraksi, berkerjasama dengan bangsa lain. Dalam berinteraksi ini akan timbul kerja sama maupun pengakuan bangsa lain terhadap ciri khas bangsa tersebut. Karakteristik indentitas nasional bangsa Indonesia dapat di iventarisir sebagai berikut
a. Pancasila adalah falsafat, dasar Negara, ideologi bangsa dan Negara
b. Bentuk Negara-Negara kesatuan republic Indonesia
c. Bentuk pemeritahan : republic
d. Lambang Negara : garuda pancasila dalam lambang Negara tertulis bhineka tunggal ika, yang artinya beraneka ragam suku, adat istiadat, bahasa daerah, namun tetap bersatu.
e. Bendera Negara : merah putih
f. Bahasa : Indonesia
g. Geografis: Negara kepulauan di daerah katulistiwa, ± 60˚08’ lintang utara, selatan ± 11˚15’ lintang selatan, barat ± 94˚45’ bujur timur, timur ± 141˚05 bujur timur.
h. Hak azasi manusia: melindungi dan menjujung tinggi hak dan azasi manusia
i. Persukutuan Negara: Negara non blok, tidak memasuki persukutuan militer dengan Negara manapun
j. Sifat bangsa Indonesia: cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, ramah tamah dan gotong royong
k. Terorisme: anti teroris
l. Semboyan: satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia.

4. Proses Berbangsa dan Bernegara
Proses berbangsa dan bernegara diawalkan dengan mempelajari asal mula terbentuknya Negara. Menurut M.solly lubis ada empat teori terbentuknya Negara yaitu:
a. Teori ketuhanan
Menurut teori ketuhanan, negara terbentuk atas perkenan Tuhan. Suatu Negara tidak akan terbentuk apabila Tuhan menhendakinya.
b. Teori perjanjian
Menurut perjanjian, Negara terbentuk karena ada perjajnjian diantara para warganya untuk membentuk organisasi yang menyelenggarakan kehidupan bersama yang disebut Negara, teori ini biasa juga disebut teori kontrak sosial.
c. Teori kekuasaan
Negara terbentuk karena kekuasaan. Kekuasaan adalah ciptaan yang mereka-mereka yang paling kuat dan berkuasa. Untuk mengetahui siapa yang kuat diadakanlah pemilihan umum.
d. Teori kedaulatan
Negara terbentuk karena kedaulatan. Kedaulatan ada bermacam-macam, ada kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara. Itulah asal mula terbentuknya bangsa dan negara.

Adapun azas-azas yang dipergunakan dalam penyusunan UU kewarganegaraan Republik Indonesia ini adalah:
a. Ius sanguinis ( law of the blood )
b. Ius soli ( law of the soil )
c. Kewarganegaraan tunggal
d. Kewarganegaraan ganda terbatas
Ditambah dengan azas khusus:
a. Kepentingan nasional
b. Pelindungan maximum
c. Persamaan didalam hokum dan pemerintahan
d. Kebenaran substantive
e. Non diskriminatif
f. Pengakuan dan penhormatan terhadap HAM
g. Keterbukaan
h. Publisitas

c. Bab 3 Hak Azasi Manusia dan The Rule Of Law
1. Pengakuan Hak Azasi Manusia
Declaration of human right yang telah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948, telah mengumandang diseluruh dunia. Universal Declaration of human right terdiri dari 30 pasal tentang Hak Azasi Manusia Di Indonesia pengakuan terhadap HAM sebenarnya terdapat dalam dasar Negara Pancasila, UUD 1945 dan dalam perundang-undangan yang lebih rendah. Dalam dasar Negara pancasila secara utuh sebenarnya merupakan pengejawantahan adanya HAM dan secara khusus dalam sila kedua merupakan pengakuan adanya HAM yaitu adanya kemanusiaan yang adil dan beradab. 10 hak azasi manusia yang harus dilindungi yaitu :
a. Hak untuk hidup
b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
c. Hak mengembangkan diri
d. Hak memperoleh keadilan
e. Hak atas kebebasan pribadi
f. Hak atas rasa aman
g. Hak atas kesejahteraan
h. Hak turut serta dalam pemerintahan
i. Hak wanita
j. Hak anak

2. Perlindungan Hukuk Terhadap Hak Azasi Manusia
Menurut pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hokum. Negara hokum adalah Negara yang berdiri diatas hokum yang menjamin terselenggaranya Hak Azasi Manusia secara berkeadilan. Ciri khas bagi suatu Negara hokum adalah :
a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak azasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hikum, social, ekonomi, dan kebudayaan
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
c. Legalitas dalam arti segala bentuknya. (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988; 162)
Negara hokum dalam bahasa belanda disebut Rechstaat, di Amerika serikat disebut Government of Law dan di Inggris biasa disebut The Rule of Law.
The rule of law menurut A.V.Dicey memiliki tiga unsure yaitu :
1. Supremasi dari hokum, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi didalam Negara adalah hokum (kedaulatan hukum).
2. Persamaan dalam kedudukan hokum bagi setiap orang.
3. Konstitusi tidak merupakan sumber dari hak-hak azasi manusia dan jika hak-hak asazi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak azasi itu harus dilindungi.

Hukum adalah kumpulan norma dan sanksi yang dijadikan pedoman hidup dalam masyarakat. Supaya hokum tetap tegak dan ada perlindungan terhadap hokum. Norma hokum yang perlu ditegakkan adalah norma-norma yang berazaskan hak azasi manusia sehingga menegakkan hokum berarti pula menegakkan hak azasi manusia.Perlindungan hokum terhadap hak azasi manusia diantaranya dapat terwujud :
1. Adanya dasar Negara yang mengandung nilai-nilai hak azasi manusia.
2. Ada konstitusi yang mengandung nilai-nilai hak azasi manusia.
3. Adanya ketetapan MPR tentang HAM.
4. Adanya undang-undang yang mengandung hak azasi manusia.
5. Adanya komisi nasional hak azasi manusia.
6. Adanya pengadilan hak azasi manusia.

Point 5 dan 6 yaitu tentang Komisi Nasional Hak Azasi Manusia dan tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia antara lain : Komisi Hak Azasi Manusia yang disingkat Komnas HAM dibentuk dengan Keputusan Presiden RI No.50 Tahun 1993, tanggal 7 Juni 1993. Tujuan Komnas HAM :
a. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak azasi manusia dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia.
b. Meninkatkan perlindungan Hak Azasi Manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Komnas HAM adalah :
a. Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai hak azasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat Internasinal.
b. Mengkaji berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Azasi Manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasinya.
c. Membantu dan menyelidiki pelaksanaan hak azasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintah Negara mengenai pelaksanaan Hak Azasi Manusia.
d. Mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi hak azasi manusia.

Perlindungan hokum terhadap HAM dapat nerlangsung secara internasional, nasional, maupun individual. Secara internasional dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Secara nasional dilakukan melalui Negara-negara masing-masing melalui sisten hokum yang berlaku di negaranya serta lembaga swadiri masyarakat dan pers. Secara individual hendaknya setiap warga Negara beruasaha melindungi hak azasi manusia agar berlaku disekitar warga Negara berada. Mekanisme Perlindungan HAM
a. Secara Internasional
b. Secar Nasional
c. Bentuk Monitoring dilakukan oleh Negara per Negara dengan memberlakukan “Universal Yuridiction” untuk kejahatan internasional tertentu atau memperluas berlakunya asas nasionalitas (Nationality principle)

3. Peradilan HAM
Untuk memberikan perlindungan, kepastian, keadilan dan memberikan perasaan aman kepada perseorangan maupun masyarakat maka diadakalah pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat.Pengadilan Hak Azasi Manusia diatur dengan Undang-Undang No.26 Tahun 2000.

Kewenangan HAM adalah :
a. Bertugas dan berwenang dan memutuskan perkara pelanggaran hak azasi manusia yang berat.
b. Berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggran HAM yang berat yang dilakukan diluar batas territorial wilayah Negara RI oleh warga Negara Indonesia.
c. Tidak berwenang dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Pelanggaran HAM yang berat meliputi :
1. Kejahatan genosida
Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, etnis, kelompok agama, dengan cara :
a. Membunuh anggota kelompok
b. Mengakibatkan penderitaan fisikatau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
d. Memaksan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok, atau
e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain
2. Kejahatan terhadap manusia
Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :
a. Pembunuhan
b. Pemusnahan
c. Perbudakan
d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional
f. Penyiksaan
g. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
 Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari perasaan faham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui. Secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hokum internasional
 Penghilangan orang secara paksa
 Kejahatan apartheid
Hukum acara yang dilakukan dalam pengadilan HAM adalah Hukum Acara Pidana. Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komnas Ham dan unsur masyarakat. Setiap korban pelanggaran HAM berat atau ahli warisnya dapat memperoleh Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, restitusi dapat berupa :
a. Pengembalian harta milik
b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan
c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula. Misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, dan hak-hak lain.
4. Hukum Humaniter
Hukum humaniter adalah hokum yang melindungi dan menegakkan hak azasi manusia pada waktu perang. Hukum ini bersifat darurat, berlaku dalam keadaan khusus sementara penegakkan hak azasi manusia akan harmonis ditgakkan dalam keadaan damai.
Tujuan hukum humaniter :
a. Melindungi kombatan maupun non kombatan dari akibat peperangan
b. Menjamin kehormatan dan perlindungan hak-hak azasi manusia tertentu terhadap tawanan perang
c. Mengusahakn diakhiri peperangan dalam waktu singkat
d. Membatasi penggunaan cara dan peralatan peperangan yang terbatas
e. Membatasi dan meringankan akibat bencana perang
f. Mempertemuklan pencapaian kebutuhan-kebutuhan militer dengan prinsip-prinsip hak azasi manusia.

Komponen hukum humaniter terdiri dari 3 macam yaitu :
a. Hukum Den Haag
Mengatur tentang cara melakukan pertempuran, khususnya tentang peralatan dan metode tempur meliputi : cara melakukan pertempuran, wilayah kedudukan dan netralitas.
b. Hukum Jenewa
Mengatur tentang perlindungan dan penghormatan para korban perang baik sipil maupun angkatan bersenjata yang berstatus out of combat yang terkena luka, sakit atau korban karam, tawanan perang dan orang-orang yang sebenarnya tidak lagi terlibat dalam peperangan.
c. Hukum gabungan Den Haag dan Jenewa
Sifatnya menggabungkan keduanya sehinggan Hukum humaniter yang berlaku haruslah yang bersifat gabungan tersebut.

Prinsip-prinsip humaniter :
a. Military necessity
b. Un necessary suffering (Penderitaan yang tidak perlu)
c. Proporsionalitas

Persamaan dan perbedaan hukum humaniter dengan hak azasi manusia :
a. Hukum humaniter terutama diterapkan pada Negara sedangkan hak azasi manusia pada individu-individu
b. Hukum humaniter diterapkan pada waktu perang sedangkan hak azasi manusia ditegakkan baik terutama diwaktu damai
c. Hukum humaniter ditujukan melindungi orang-orang yang terluka, dan sakit sedangkan hak azasi manusia ditujukan pada semua individu dalam keadaan apapun
d. Kedua-duanya melindungi hak azasi manusia hanya keadaannya saja yang berbeda

5. Hak Azasi Manusia dalam Al Quran
Indonesia sebagian besar penduduknya beragama Islam. Hak azasi manusia dalam Al qur’an
a. Dalam Islam kedudukan manusia adalah sederajat
b. Sesama manusia kedudukannya sama dalam hukum dan bebas dari praduga tak bersalah
c. Kebebasan memeluk Agama dijamin dalam Islam
d. Pembunuhan dilarang dalam Islam, kecuali dengan alas an yang sah
e. Hak memperoleh perlindungan didalam Islam terutama bagi fakir miskin, anak yatim, maupun bagi tawanan perang
f. Hak azasi dari orang tuasudah dimilkinya sejak lahir, berupa kasih saying, kesehatan, pendidikan moral dan sebagainya
g. Islam melarang adanya perbudakan
h. Melindungi hak azasi sesame orang termasuk orang kafir dari tindakan kesewenang-wenangan
Dua landasan pokok bagi kehidupan bermasyarakat yang di atur dalam piagam Madinah, yaitu :
1. Semua pemeluk Islam adalah suatu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa
2. Hubungan antara komunitas muslim dan non muslim didasarkan pada prinsip-prinsip :
a. Berinteraksi secara baik dengan sesame tetangga
b. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
c. Membela mereka yang teraniaya
d. Saling menasehati
e. Menghormati kebebasan beragama (A. Ubaidillah, 2000; 215).

d. Bab 4 Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
1. Azas- azas Kewarganegaraan
Azas –azas kewarganegaraan pada umumnya kita mengenal ada 4 macam :
a. Ius Soli
Ius berarti hukum, dalil, atau pedoman. Sedangkan soli berasal dari kata solum yang berarti Negara, tanah , atau daerah.dengan demikian ius soli berarti pedoman yang berdasarkan tempat atau daerah. Dalam kaitan dengan azas kewarganegaraan ini, ius soli berarti kewarganegaraan oleh tempat tinggal
b. Ius Sangunis
Sanguinis berasal dari kata sanguis yang berasal dari darah. Dengan demikian, ius sanguinis berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan keturunan atau orang tua.
c. Azas Kesatuan Hukum
Azas kesattuan hukum dimaksud agar suami atau istri yang terikat dalam perkawinan yang berasal dari kewarganegaraan yang berbeda disatukan saja kewarganegaraanya. Sebab perkawinan suami istri yang nemiliki kewarganegaraan yang berbeda akan mengakibatkan tiga kemungkinan kewarganegaraan:
 Pertama, suami atau istri kewarganegaraan masing-masing,
 Kedua, suami mengikuti kewarganegaraan istri
 Ketiga, istri mengikuti kewarganegaraan suami. Pada umumnya pihak istrilah yang mengikuti kewarganegaraan suami.

a. Azas Persamaan derajat
Dalam azas persamaan derajat ditentukan bahwa perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak. Berdasarkan emansipasi wanita, hal ini tentu dapat dianggap sebagai suatu yang dapat merendahkan derajat wanita. Dari sudut kepentingan nasional masing-masing Negara azas persamaan derajat mempunyai aspek yang positif. Azas ini dapat menghindari penyelundupan hukum.

Naturalisme atau memperolah kewarganegaraan dapat diperolah walaupun tidak memenuhi prinsip ius soli maupun ius sanguinis. Naturalisme ada yang aktif dan ada yang pasif. Naturalisme aktif seseorang dapat mengajukan kehendak untuk menjadi warga Negara suatu Negara. Sedangkan naturalism pasif adalah seseorang tidak mau diwarganegaraan oleh suatu Negara.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945
Hak dan kewajiban warga Negara dalam UUD 1945 dalam pasal 27, 28 a sampai dengan 28j, 29, 30 ayat 1 dan 31 ayat 1.

e. Bab 5 Bela Negara
1. Makna Bela Negara
Upaya bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatauan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara dalam arti sempit adalah bela negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Bela negara dalam arti luas adalah bela negara dalam bidang idiologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Upaya bela negara menurut UU No.3 tahun 2002 meliputi:
a. Pendidikan kewarganegaraan
b. Pelatian dasar kemiliteran secara wajib
c. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib
d. Pengabdiam sesuai dengan profesi

Komponen pertahanan negara terdiri dari:
a. Komponen utama
Adalah TNI yang siap digunakan untuk melasanakan tugas-tugas pertahanan.
b. Komponen cadangan
Adalah sumber daya nasioanal yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
c. Komponen pendukung
Adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

TNI bertugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara
a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilaya
b. Melindungi kehormatan dan keselamat bangsa
c. Melaksananakan operasi militer selain perang
d. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamai regional dan internasional.
Sedangkan kepolisian negara republik Indonesia diatur dengan UU No.2. Kepolisian negara berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban massyarakat, penegakkan hukum, pelindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Tugas Pokok Kepolisian Negara adalah:
a. Memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Penegakkan hukum
c. Memberikan pelindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Implementasi Bela Negara
Implementasi bela negara dalam arti sempit yaitu membela negara dengan mengangkat senjata. Implementasi bela negara dalam arti luas adalah membela negara dengan mengangkata apa saja berprestasi sesuai dengan profesinya asalkan untuk mencapai tujuan negara, kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Dalam bidang pertahanan warga negara dapat berperan sebagai komponen utama, komponen cadangan ataupun sebagai komponen pendukung sesuai hak dan kewajibannya dalam ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

3. Jihad dalam Rangka Bela Negara
Jihad (Ar: jihad = pengerahan seluruh potensi [ dalam menangkis serangan musuh). Dalam hukum islam, jihad mempunyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran Islam dan untuk pemberantasan kejahatan serta kedzaliman, baik terhadap diri pribadi, maupun dalam masyarakat. Ulama Fiqih membagi jihad menjadi 3 bentuk, yaitu :
 Berjihad memerangi musuh secara nyata
 Berjihad melawan syetan
 Berjihad terhadap diri sendiri
Jihad dalam pengertian umum seperti diatas mencakup juga seluruh jenis ibadah yang bersifat lahir dan batin. Pengertian khusus yang dikemukakan oleh ulama ulama Iman Syafi’I mendefinisikan jihad yaitu memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam. Pengertian jihad secara khusus inilah yang secara luas dibicarakan dalam kitab-kitab Fiqih yang senantiasa dikaitkan dengan pertempuran, peperangan dan ekspedidi militer. Ibnu Qoyyim menguraikan bahwa jihad dilihat dari pelaksanaannya jihad dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu :
a. Jihad mutlaq
Perang melawan musuh di medan perang. Jihad ini mempunyai persyaratan tertentu, diantaranya : perang tersebut bersifat defensive, untuk menghilangkan fitnah, menciptakan perdamaian, dan mewujudkan kebijakan dan keadilan.
b. Jihad hujjahi
Jihad yang dilakukan dalam berhadapan dengan pemeluk agama lain dengan mengemukakan argumentasi yang kuat. Jihad ini memerlukan kemampuan ilmiah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad.
c. Jihad ‘amm
Jihad yang mencakup segala aspek kehidupan, baik yang bersifat moral maupun yang bersifat material, terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain ditengah-tengah masyarakat. Jihad seperti ini dapat dilakukan dengan pengorbanan harta, jiwa, tenaga, waktu, dan ilmu pengetahuan yang dimilki.

f. Bab 6 Demokrasi Indonesia
1. Konsep Demokrasi
Demokrasi berasal dari dua kata “demos” yang berarti rakyat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.” Demos crates” atau “demos cratein” dalam bahasa Yunani yang berarti demokrasi dalam bahasa Indonesia adalah kedaulatan atau kekuasaan di tangan rakyat. Pemerintah yang demokratis adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Syarat-syarat dasar pemerintahan yang demokratis ditandai adanya the rule of law sebagai berikut :
a. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi, selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (Independence impartial tribunals).
c. Pemilihan umum yang baik
d. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
e. Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education).
Jadi salah satu cirri negara demokratis yaitu adanya pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) pada negara tersebut.

Prinsip-prinsip demokrasi menurut A. Ubaidillah (2000; 85) adalah sebagai berikut :
a. Demokrasi yang bersifat umum yang menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan
b. Mayoritas berkuasa dan terjadinya hak minoritas
c. Pembatasan pemerintahan
d. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi :
 Pemisahan kekuasaan berdasarkan Trias Politika
 Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan
 Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan
Robert A. Dahl menyatakan 7 ciri hakiki dari negara demokrasi :
 Pejabat yang dipilih
 Pemilihan yang bebas dan fair
 Hak pilih yang mencakup semua
 Hak untuk menjadi calon suatu jabatan
 Kebebasan pengungkapan diri secara lisan dan tulisan
 Informasi alternative
 Kebebasan membentuk asosiasi (A, Ubaidillah dkk, 2000; 109)

Macam-macam demokrasi dapat dibagi menjadi 5 corak atau model menurut Sklar yaitu :
 Demokarsi liberal
Pemerintah yang dibatasi oleh undang-undang dan pemelihan umum yang bebas diselenggarakan dalam waktu ajeg.
 Demokrasi terpimpin
Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat
 Demokarsi sosial
Yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egaliterianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
 Demokrasi partisipatif
Menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
 Demokrasi konstitusional
Menekankan penegakkan aturan dan ketentuan dalam menjalankan demokrasi.

2. Demokrasi dalam system NKRI
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri sejak kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, syarat-syarat berdirinya suatu negara yaitu :
a. Adanya wilayah tertentu yaitu wilayah Nusantara bekas jajahan Belanda
b. Adanya penduduk negara yaitu bangsa Indonesia
c. Adanya kedaulatan yaitu dengan terbentuknya pemerintah yang berdaulat dipimpin presiden/wakil presiden Sukarno/Hatta
d. Adanya pengakuan dari negara-negara lain yaitu dengan diakuinya. Indonesia sebagai negara oleh beberapa negara lain dan Indonesia tercatat sebagai anggota PBB

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi 4 periode sebagai berikut
a. Masa 1945-1959 : Demokrasi parlementer
Dalam masa ini dominasi partai-partai politik dan DPR sangat kuat, Konstituante hasil pemilu 1955 tidak mampu membuat dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Akhirnya masa ini diakhiri dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isi dari Dekrit tersebut adalah kembali kepada UUD 1945.
b. Masa 1959-1965 : Demokrasi terpimpin
Periode ini ditandai dengan dominannya peranan Presiden, menguatnya ABRI sebagain unsure sosial politik, berkembangnya pengaruh komunis dan melemahmya peranan partai-partai politik.
Dekrit Presiden dijadikan sumber hukum untuk keluarnya Penetapan Presiden. Presiden juga dapat campur tangan terhadap legislative berdasarkan Peraturan Tata Tertib dalam Pen Pres No. 14/1960 yaitu dalam hal DPR tidak mencapai kata sepakat dalam penetapan suatu masalah. Ketatapan MPRS No.3/1983 Presiden diangkat menjadi presiden seumur hidup. Sehingga dalam periode ini disebut dengan demokrasi terpimpin yang terpimpinnya adalah oleh Presiden. Perode ini berakhir dengan terjadinya Pemberontakan G/30S/PKI pada tanggal 30 september 1965.
c. Masa 1965-1998 : Demokrasi Pancasila Era Orde Baru
Dalam masa ini demokrasi terpimpin dikoreksi dan selanjutnya dibenahi dengan demokrasi pancasila. Diantaranya batasan presiden seumur hidup ditiadakan dan ditinjaunya kembali produk-produk legislative seperti Undang-Undang No.14/1970 yang menetapkan kebebasan badan-badan pengadilan.

Menurut M. Rusli Karim rezim Orde Baru ditandai dengan :
a. Dominannya peran ABRI
b. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik
c. Pengebirian peran dan fungsi partai politik
d. Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan public
e. Masa mengambang
f. Monolitisasi ideologi.
Rezim ini akhirnya tumbang pada tahun 1998 dan dimulailah era reformasi.

g. Masa 1998-sekarang : Demokrasi Pancasila Era Reformasi
Dalam era reformasi demokrasi dikembangkan dengan adanya kebebasan pers, tumbuhnya banyak parpol dan diadakan pemilu pertama pada era Reformasi pada tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Adanya reposisi dan redisposisi ABRI menjadi dua fungsi yaitu : keamanan dilakukan oleh Kepolisian RI dan Pertahanan dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, Dwi fungsi ABRI ditiadakan. Pemerintah yang bersifat sentralistik diubah menjadi desentaralistik dengan lahirnya Undang-Undang No. 22/1999 Tentang Pemerintah Daerah. Kemudian Undang-Undang ini pada tahun tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang No. 32/2004.

Pada tahun 2009 telah berlangsung Pemilihan Umum yang ketiga kalinya selama era reformasi yang diikuti oleh 44 partai politik. Suasana kehidupan politik ditentukan oleh keterpaduan antara 5 unsur yaitu :
a. Political Party (Partai Politik)
b. Interest Group (Golongan Kepentingan)
c. Pressure group (Golongan Penekan)
d. Media political communication (Media Komunikasi Politik)
e. Political figure (Tokoh Politik)

g. Bab 7 Wawasan Nusantara Hubungannya dengan Geopolitik Indonesia
1. Latar Belakang Filosofi Wawasan Nusantara
Setiap negara mempunyai wawasan nasional setiap berbeda-beda karena setiap negara memiliki kondisi nasional yang berbeda-beda. Kondisi nasional suatu negara akan mempengaruhi visi atau wawasan dalam berbangsa dan bernegara. Hal-hal yang mendasari Wawasan Nasional suatu bangsa adalah :
 Dasar falsafah negara
 Geografi dimana negara tersebut berada
 Kejiwaan dari bangsa tersebut
Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusan-tara. Kata Wawasan Nusantara pertama kali dicetuskanpada Seminar HanKam tahun 1966, kemudian dirumuskan oleh TAP MPR No. IV Tahun 1973, dan MPR No. II/MPR/1983. Kata Nusantara pertama kali masuk dalam UUD 1945 pada amandemen ke 2 terdapat dalam bab IX A wilayah negara, pasal 25 A sebagai berikut : NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
a. Wawasan Nusantara mencakup :
1. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, dalam arti :
 Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan suatu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
 Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap TYME harus merupakan satu Kesatuan Bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya
 Bahwa secara Psikologis, Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan.
 Bahwa Pancasila adalah satu-satunya Falsafah serta Ideologi Bangsa
 Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu Kesatuan Hukum dalam arti bahwa hanya satu Hukum Nasional yang mengabdi kepada kepentingan Nasional.
2. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan sosial dan budaya, dalam arti :
 Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seibang serta aan6ya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
 Bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu; sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan ladasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.
3. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan ekonomi dalam arti :
 Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah model dan miliki bersama bangsa,dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh di seluruh wilayah tanah air.
 Tingkat perkebangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan cirri –ciri khas yang memiliki oleh daerah-daerah dalam penembangan kehidupan ekonominya.
4. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan Pertahanan dan Keamanan, dalam arti :
 Bahwa acaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara
 Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

b. Latar Belakang Geografi, Geoploitik, dan Geostrategi Indonesia
Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara merupakan negara kepualauan yang terdiri dari 13.667 pulau. Dengan batas-batas sebagai berukut:
 Utara : ± 6˚ 08’ LU ( Lintang Utara)
 Selatan : ± 11˚ 15’ LS ( Lintang Selatan )
 Barat : ± 94˚ 45’ BT ( BUjur Timur )
 Timur : ± 141˚ 05 BT ( Bujur Timur)
Jarak paling jauh antara dua tempat, dengan arah:
 Utara-elatan : ± 1.888 Km
 Barat-Timur : ± 5.110 Km
Pulau-pulau besar menurut luasnya adalah:
1. Kalimantan ( Wilaya RI ) = 539.460 km²
2. Sumatera = 473.606 km²
3. Papua ( wilaya RI ) = 421.951 km²
4. Sulawesi = 189.951 km²
5. Jawa dan Madura = 132.174 km²
6. Halmahera = 20.000 km²
7. Seram = 18.625 km²
8. Sumbawa = 15.500 km²
9. Timor ( NTT ) = 14.925 km²
10. Bali = 5.561 km²
11. Lombok = 4.669 km²
Luas Indonesia seluruhnya = 2.027.087 km²

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan berada dikelilingi samudera Indonesia dan Samudera Pasifik, diapi dua benua yaitu benuaAsia dan Australia. Geopolitik artinya politik berdasarkan bumi. Frederich Retzel semula mengartikan geopolitik sebagai geopolitical geography. Political geography mempelajari fenomena geography dari aspek politik sedangkan geographical politic mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Inti ajaran Karl Hausover adalah:
1. Lebensraum ( LIvin space, ruang hidup )
Geopolitik lebensraum diartikan sebagai hak suatu bangsa atau ruang hidup untuk dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan warga bangsanya
2. Autarki
Adalah cita-cita negara untuk dapat memenuhi kebutuhaanya sendiri
3. Pan Region (perserikatan wilayah)
Jerman bercita-cita supaya dapat memperluas wilayahnya bagi daerah-daerah yang berbahasa jerman.
4. Kekuatan darat lawan kekuatan laut
Jerman harus dapat menguasai daerah jantung dengan dapat menguasai daerah jantung berarti akan mengusai pulau dunia
5. Daerah perbatasan
Kaum Geopolitik berpendapat bahwa negara berhak memperolah perbatasan alam.

3 Bermacam-macam Wawasan
 Wawasan Benua
Menyatakan pada intinya barang siapa ingin menguasai dunia, kuasailah daratnya.
 Wawasan Bahari
Menyatakan barang siapa menguasai laut ia akan dapat menguasai dunia.
 Wawasan Dirgantara
Menyatakan barang siapa menguasai udara ia akan dapat menguasai dunia
 Wawasan Kobinasi
Adalah Wawasan yang mengkom-binasikan ketiga Wawasan tersebut.

3. Unsur Dasar
Unsur dasar Wawasan Nusantara terdiri dari:
 Wadah
 Wadah Wawasan nusantara terdiri dari: wujud wilayah, tata inti organisasi dan tata kelengkapan organisasi
 Isi
 Tata laku..
Wujud wilayah nusantara berada diposisi silang antara benua Asia dengan Australia, antara Samudera Pasifik dengan Samudera Indonesia. Dibatasi oleh batas-batas berupa daratan maupun lautan. Perwujudan kesatuan wilayah ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. Isi Wawasan Nusantara adalah terdiri dari cita-cita, sifat dan ciri-ciri serta kerjanya. Cita-cita yang terkandung dalam wawasan nusantara ialah untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Wawasan Nusantara merupakan pancaran dari pandangan hidup bangsa Indonesia berupa Falsafat Pancasila. Karena bersumber pada Falsafat Pancasila maka wawasan nusantara memang benar-benar dihayati dan difahami serta dilasanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak zaman dahulu kala. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusionl, wawasan nusantara sebgai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan dan strategi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional.RPJP-RPJM-RKP-APBN sebagai politik dan strategi nasional berkedudukan sebagai landasan operasional.

Implementasi wawasan nusantara dalam bidang politik akan menghasilkan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Pemerintah yang kuat, demokratis serta aspiratif adalah merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Implementasi dibidang politik yaitu harus mampu melahirkan sistem politik yang didasarkan pengakuan bahwa pancasila merupakan dasar negara, falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sama. Impelementasi dalam bidang ekonomi harus tercipta ekonomi kerakyatan, sistem perekonomian yang mampu merealisasikan kesejahteraan ekonomi bagi warga negara secara baik dan merata.perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Implementasi dalam pertahanan dan keamanan negara bararti bahwa ancaman terhadap suatu daerah atau pulau pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Implementasi wawasan nusantara juga dapat dilihat dalam kehidupan nasional dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak ketimpangan dalam bidang SARA ( Suku, Agama, Ras dan antar Golongan ). Implementasi dalam kehidupan bernegara, aspirasi masyarakat, kepentingan daerah, gholongan dan partai politik tamping dan diolah olah supra struktur politik dengan berdassrkan pada landasan Idiil Pancasila, landasan Konstitusional UUD 1945, Indasan visional wawasan nusantara dan landasan konseptual ketahanan nasional serta RPJP- RPJM-RKP-APBN sebagai landasan operasional.

Posisi silang Indonesia sangat penting kedudukannya dalam percaturan politik dunia, posisi silang tersebut dalam berbagai hal sebagai berukut:
1. Secara geogafis, Indonesia terletak antara dua benua yaitu benua Asia diutara dan benua Australia di selatan serta antara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia
2. Ideologis, antara liberalism diselatan dan komunime di utara.
3. Pilitis, antara system demokrasi parlementer diselatan dan system dictator proletariat di utara (RRC, Rusia, Korea Utara).
4. Ekonomi, antara sistem ekonomi liberal di selatan dan system ekonomi terpusat di utara.
5. Sosial, antara individualism di selatan dan komunisme/sosialisme di utara.
6. Budaya, antara budaya Barat di selatan dan budaya Timur di utara.
7. Pertahanan, antara system pertahanan darat di utara dan system pertahanan maritim di selatan, timur, dan barat.
8. Demografis, antara daerah yang berpenduduk padat di utara (RRC, Jepang, dan India) di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan (Australia).

h. Bab 8 Ketahanan Nasional Hubungnnya dengan Geopolitik Indonesia
1. Konsep Ketahanan Nasional yang dikembangkan untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara
Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang dating dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional (Lemhanas, 2000-98) Dari definisi ketahanan nasional terdapat beberapa kata yang perlu penjelasan sebagai berikut :
 Keuletan
Adalah usaha secara sungguh-sungguh dengan berbagai inisiatif dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan.
 Ketangguhan
Adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kaut menderita dalam menanggulangi beban yang dipikulnya.
 Identitas
Adalah ciri khas sesuatu dalam hal ini adalah ciri khas suatu bangsa.
 Integritas
Adalah kesatuan menyeluruh suatu bangsa.
 Ancaman
Adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksaan yang bersifat konsepsional, mendasar seperti merubah dasar negara, bentuk negara dan dilakukan tidak secara konstitusional.
 Tantangan
Adalah suatu usaha yang bersifat menggugah kemampuan sehingga memaksa negara/orang yang dikenai tantangan tersebut berbuat menghaapi keadaan tersebut.
 Hambatan
Adalah usaha dari diri sendiri yang bersifat melemahkan secara tidak konsepsional.
Azas-azas Ketahanan Nasional
Azas ketahan nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai dasar falsafah negara Pancasiala, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara, sebagai berikut :
A. Azas kesejahteraan dan keamanan
Azas ini merupakan azas yang sangat mendasar yang harus dipenuhi bagi kebutuhan hidup, individu, masyarakat maupun negara.
B. Azas komprehensif integral
Komprehensif integral artinya utuh, menyeluruh dan terpadu.
C. Azas mawas kedalam dan mawas keluar
Mawas kedalam atau introspeksi maksudnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menciptakan ketahanan nasional kita mau melihat diri kita sendiri.
Mawas keluar atau introspeksi maksudnya kita melihat kedunia luar negeri. Bgaimana peranan kita mengatasi masalah-masalah internasional untuk menciptakan perdamaian dunia.
D. Azas kekeluargaan
Azas ini mengandung arti bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dijalani dengan kearifan, kebersamaan, keadilan, gotong-royong, tenggang rasa dan tanggung jawab.

Sifat Ketahanan Nasinal
Ketahanan nasioanal memepunyai sifat yang terbentuk dari landasan dan azas yang dimilikinya sebagai berikut :
A. Mandiri
Artinya percaya pada kemampuan dan kekuatan yang dimiliki sendiri serta tidak mudah menyerah.
B. Dinamis
Artinya tidak tetap, fluktuatif, tergantung situasi dan kondisi negara dan bangsa pada suatu waktu.
C. Wibawa
Kewibawaan suatu negara ditentukan oleh tingkat ketahanan nasional negara tersebut. Semakin tinggi tingkat ketahanan nasional maka akan semakin tinggi wibawa negara dan pemerintah tersebut.
D. Konsultasi dan Kerjasama
Konsultasi dan kerjasama merupakn hal yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional tidak mengutamakan adu kekuatan, konfrontatif, dan antagonistis.

Aspek-aspek Ketahanan Nasional
Ketahan nasional terdiri dari dua aspek (Gatra) yaitu :
 Aspek statis
Aspek statis atau aspek alamiah terdiri dari tiga aspek (Tri Gatra) yaitu
• Posisi dan lokasi geografis negara
• Keadaan dan kekayaan alam
• Keadaan dan kemampuan penduduk
 Aspek dinamis
Aspek dinamis atau aspek sosial terdiri dari lima aspek (Panca Gatra) yaitu :
• Ideologi
• Politik
• Ekonomi
• Sosial Budaya
• Hankam
Aspek statis/alamiah biasa disebut dengan tri gatra ditambah dengan aspek dinamis/sosial disebut dengan panca gatra, kedua aspek tersebut dijumlahkan menjadi delapan aspek atau biasa disebut dengan Asta Gatra

2. Fungsi ketahanan nasional sebagai kondisi doktrin dan metode dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ketahanan Nasional Indonesia setiap saat berubah, tidak stabil sesuai dengan perubahan kondisi Asta Gatra yang terjadi pada saat tertentu, aspek alamiahpun berubah. Ketahanan nasional sebagai doktrin dalam mengembangkan kekuatan nasional melalui pengelolaan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.
Ketahanan nasional merupakan metode dan pendekatan komprehensif integral dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Dari aspek Pancagatra yang terdiri dari aspek : Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan. Pancagatra merupakan aspek sosial, sedangkan aspek sosial adalah aspek yang bersifat dinamis. Dalam melestarikan Pancasila sebagai ideology bangsa perlu diwaspadai dengan hilangnya mata pelajaran Pancasila dalam kurikulum sekolah sejak berlakunya Kurikulum Berbasis Komptensi (KBK) pada tahun 2004, dengan memasukkan materi Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan adanya implementasi Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan.

Dalam aspek politik ketahanan dibidang politik diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun yang tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara.
Dalam aspek ekonomi, ketahanan ekonomi diartikan sebagai Kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan-hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kehidupan ekonomi bangsa. Sistem perekonomian Indonesia berada diantara dua kutub system perekonomian, yaitu :
• Sistem perekonomian kapitalis
Akan mengedepankan Freefight Liberalism
• Sistem perekonomian komunis
Akan mengedepankan aspek pemerataan sehingga distribusi dilakukan oleh negara serta peran individu dalam perekonomian ditentukan oleh negara.
Menurut Lemhannas, pencapaian tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan memerlukan pembinaan berbagai hal, yaitu antara lain :
1. Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata diseluruh wilayah negara Indonesia, melalui ekonomi kerakyatan serta menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang berdasarkan UUD 1945
2. Ekonomi kerakyatan harus menghindari diri dari :
a. Sistem Freefight Liberalism yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi yang bermodal tinggi dan tidak memungkinkan berkembangnya ekonomi kerakyatan.
b. Sistem Etatisme dalam arti negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominant serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sector negara.
c. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial
3. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antara sector pertanian, perindustrian serta jasa
4. Pembangunan ekonomi, yang merupakan usaha bersama atas dasar kekeluargaan dibawah pengawasan anggota masyarakat memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif.
5. Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sektor.
6. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis untuk mempertahankan serta meningkatkan existensi dan kemandirian perekonomian nasional.
Dari aspek soaial budaya hal ini menunjukkan bahwa aspek ini ada dua segi yaitu :
• Segi kemasyarakatan
• Segi kebudayaan
Kewiraan Lembaga Ketahanan Nasional memberikan pengertan kata sosial sebagai berikut : pengertian sosial pada hakekatnya adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas yang merupakan unsure pemersatu kelompok sosial (Hamdan Mansur, 1997:60). Lemhannas mendefinisikan kebudayaan sebagai berikut : Kebudayaan merupakan seluruh cara hidup suatu masyarakat yang manifestasi tampak didalam tingkah laku dan dari tingkah laku yang dipelajari. Kebudayaan diciptakan oleh factor organobiologis manusia, lingkungan alam, lingkungan osikologis, dan lingkungan sejarahnya,
Dalam bidang pertahanan negara dilaksanakan sesuai komitmen reformasi nasional yang berlandaskan pada falsafah Pancasila dan UUD 1945. Titik tolak reformasi dalam bidang pertahanan negara adalah ketetapan MPR No.VI Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI dan Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang peran TNI dan peran POLRI. Tujuh (7) implementasi reformasi internal TNI meliputi :
 TNI tunduk pada otoritas politik pemerintah yang dipilih oleh rakyat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi berdasrkan pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaan tugasnya, TNI senantisa melaksanakan tugas negara untuk kepentingan nasional
 Tugas TNI untuk melaksanakan kebijakan pertahanan sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU RI No.3 tahun 2000 tentang Pertahanan Negara ditentukan melalui keputusan politik pemerintah. Oleh karenanya tanggung jawab politik TNI ada pimpinan nasional.
 TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara dengan menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer serta memelihara kesiapsiagaan (Pasal 10, 14 dan 18 UU RI No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara)
 TNI sebagai bagian dari system nasional, tidak mengambil posisi eksklusif tetapi senntiasa memelihara keterkaitan dengan komponen bangsa yang lain
 TNI dalam menjalankan tugasnya sesuai aturan pelibatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
 Beberapa perubahan structural antara lain : Pemisahan Polri dan TNI yang semula bersam-sama tergabung dalam ABRI. Perubahan tersebut diikuti penghapusan jabatan Kassospol TNI dan Kaster TNI, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, likuidasi fungsi kekaryaan serta sosial TNI, penghapusan keberadaan Fraksi TNI/Porli dilembaga legislative paling lambat tahun 2009, serta perubahan doktrin dan organisasi TNI. Pemisahan TNI dan Polri tersebut juga berimplikasi pada perubahan Dephankam menjadi Dephan.

Selanjutnya dalam buku putih ketahanan negara RI hal 25 menyatakan konteks stategis, diperkirakan ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan Indonesia mendatang meliputi :
 Terorisme internasional yang memiliki jaringa lintas negara dan timbul di dalam negeri
 Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia
 Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras, dan agama serta ideology di luar pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keter-kaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri
 Konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konflik antar suku, agama, maupun ras, keturunan dalam skala yang luas
 Kejahatan lintas negara, seperti epnyelundupan barang, senjata, amunisi, dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencucian uang, dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisai lainnya
 Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain
 Gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perampokan, penangkapan ikan secara illegal, pencemaran dan perusakan ekosistem
 Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana trasportasi udara
 Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan illegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya
 Bencana alam dan dampaknya terhdap keselamatan bangsa
Menurut Undang-Undang No.34 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam pasal 7 menyatakan :
Tugas pokok TNI :
 Menegakkan kedaulatan negara
 Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
 Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 menyatakan :
Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia :
 Memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat
 Menegakkan hukum
 Memberikan perlindungan, pengyoman, dan pelayanan kepada masyarakat

i. Bab 9 Politik Strategi Nasional
1. Definisi politik sebagai berikut:
 Ilmu politik adalah bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. ( J. Barents )
 Ilmu politik adalah pengembangan keputusan kolektif atau perbuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya. ( Joyce Mitchell )
Dalam pengertian kehidupan kenegaraan kebijaksaan umum ( polices ) atau bias disebut juga keputusan-keputusan politik disebut oleh presiden para mentri dan bawahanya sebagai pembantu presiden melasanakan keputusan politik yang telah dilakukan oleh presiden Kata strategi bias digunakan oleh militer, strategi merupakan the art of general.
Definisi strategi sebagai berukut:
 Strategi adalah seni penyelengarakan perang diatas pada peta dan meliputi seluruh kawasan operassi. ( Jomini )
 Strategi adalah pengatahun tentang penggunaan pertempuran untuk kepentingan perang. ( Clausewits )
 Strategi adalah seni untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana militer untuk mencapai tujuan-tujuan polotik. (Liddle Hart )
Pengertian strategi tidak terbatas pada kepentingan militer tetapi kata strategi sudah meluas pemakaiannya bagi orang pimpinan. Strategi tidak boleh lepas dari politik dan bahwa strategi tidak dapat berdiri sendiri. Strategi akan dilasanakan dalam bentuk taktik dan teknik tertentu, dalam mencapai tujuan tertentu strategi dan politik yang suah ditetapkan. Sehingga urutannya dapat dilukiskan sebagai berikut:
Politik → Strategi → Taktik → Teknik
Dalam rangka nasional, maka strategi nasional merupkan pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional karena strategi merupaka politik dalam pelaksanaan. Lemhanas mendefinisikan strategi nasional adalah seni dan ilmu menembangkan dan mengunakan kekuatan-kekuatan nasional yaitu idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer dalam masa damai maupun masa perang untuk mendukung pencapain tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Tugas dan wewenang MPR diatur oleh UUD 1945 yang telah diamandemen pada pasal 3:
 MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
 MPR melatik presiden dan wakil presiden
 MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presinden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.
Jadi tugas wewenang MPR hanya ada tiga yaitu membuat UUD, melantik presiden dan wakil presiden dan memberhentikan presiden dan wakil presiden sehingga berlakunya UUD 1945 yang diamandemen maka tidak ada lagi Garis-garis Besar Haluan Negara.

Kekuasaan pemerintahan Negara yang dimiliki Presiden:
 Memegang kekusanaan pemerintahan menurut undang-undang
 Mengajukan rancana undang-undang kepada DPR
 Memengang kekuasan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara
 Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
 Mengangkat duta dan konsul
 Menberi grasi dan rahabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
 Member gelar, tanda jas dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang
 DPR adalah lembaga negara yang mempunyai fungsi: legislasi, agagaran dan pengawasan.

Tugas –tugas Dwan Perwakilan Daerah ( DPD ):
 DPD dapat mengajukan kepada DPR rencana undang-undang yang berkaiatan dengan otonomi daerah, pembentukan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya, serta yang berkaitan dengan perimbanga keuanga pusat dan daerah.
 DPD ikut membahas rancana undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbanagan kepada DPR atas rencana undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancanga undang-undang berkaitan dengan pajak, pendidikan danb agama.
 DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, penbentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam adan sumber ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak,pendidikan adan agaa serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditinjak lanjut.

BPK diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23 E:
 Untuk memeruksa pengolalaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan
 Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
 Hasil pemeriksaan tersebut dtidak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang
Selanjutnya dalam pasl 23F dinyatakan :
 Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden
 Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota
Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh : Mahkamah Agung dan badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi. Kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 tercantum dalam Pasal 24
 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara oleh sebuah Mahkama Konsitusi
Selanjutnya ada lembaga negara Komisi Yudisial merupakan lembaga mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan, martabat, serta perilaku hakim. Jadi yang termaksud dalam ruang lingkup kehakiman adalah:
 Mahkamah Agung
 Mahkamah konstintusi
 Komisi yudisial
Dalam UUD 1945 pasal 24 Ayat 1 dinyatakan tentang wewenang Mahkamah Agung :
Mahkamah Agung berwenang :
 Mengadili pada tingkat kasasi
 Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
 Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2003. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang tersebut terdapat dalam pasal 10 :
1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
a. Menguji undang-undang terhadap UUD RI tahun 1945
b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945
c. Memutuskan pembubaran partai politik
d. Memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR BAHWA Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
a. Pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang
b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang
c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden
e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana dikemukakan dalam pasal 6 UUD RI Tahun 1945

j. Bab 10 Otonomi Daerah
1. Definisi, Tujuan, dan Kendala Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan.
Tujuan diadakannya Otonomi Daerah adalah :
 Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
 Menjamin pembangunan berdasarkan potensi dan aspirasi masyarakat daerah
 Menjamin pemerintahan menjadi adil, proporsional, rasional, transparan, efektif dan efisien serta bertanggung jawab
 Menjamin adanya kepastian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintak kabupaten/kota
 Menjamin adanya ketegasan system alokasi, penyelenggaraan dan pertanggung jawaban keuangan negara.
Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi daerah :
 Pemahaman masyarakat tentang otonomi daerah belum merata
 Perubahan sikap mental sesuai otonomi daerah belum merata
 Kelembagaan pemerintahan sesuai otonomi daerah belum tuntas terbentuk
 Undang-undang No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah belum memasyarakat
 Efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan.

2. Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota
Kewenangan pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Urusan Pemerintahan Pemerintah (Pemerintah Pusat):
a. Politik Luar Negeri
b. Pertahanan
c. Keamanan
d. Yustiti
e. Moneter dan Fiskal nasional
f. Agama
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi dan pemerinta daerah kabupaten/kota menyatakan bahwa urusan pemerintahan menjadi :
 Kewenangan Pemerintah
 Kewenangan Pemerintah Daerah

Urusan wajib Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota meliputi :
a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Lingkungan hidup
d. Pekerjaan umum
e. Penataan ruang
f. Perencanaan pembangunan
g. Perumahan
h. Kepemudaan dan olahraga
i. Penanaman modal
j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
k. Kependudukan dan catatan sipil
l. Ketenagakerjaan
m. Ketahanan pangan
n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
p. Perhubungan
q. Komunikasi dan informatika
r. Pertanahan
s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
u. Pemberdayaan masyarakat dan desa
v. Sosial
w. Kebudayaan
x. Statistik
y. Kearsipan
z. Perpustakaan

Urusan pilihan meliputi :
a. Kelautan dan perikanan
b. Pertanian
c. Kehutanan
d. Energi dan sumber daya mineral
e. Pariwisata
f. Industri
g. Perdagangan
h. Ketransmigrasian
Disamping itu ada urusan pemerintahan lintas daerah dan urusan pemerintahan sisa :
Pemerintah Desa :
1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa
2. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa da perangkat desa lainnya
3. Sekretaris desa diisi oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan
4. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
5. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara RI yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah
6. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa
Badan musyawarah Desa
1. Badan Pemusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
2. Anggota badan pemusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat
3. Pimpinan badab pemusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan musyawarah desa
4. Masa jabatan anggota badan pemusyawaratan desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan

Syarat-syarat untuk menjadi Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD RI Tahun 1945
c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat
d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun
e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
f. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih
g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya
i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan
j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan Negara
k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasrkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Otonomi Daerah Dalam Bidang Pendidikan
Dalam melaksanakan otonomi daerah penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pendidikan merupakan kunci keberhasilan pembangunan bangsa dan negara.
Kewenangan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan
Kewenangan Pemerintah Pusat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan terdapat pada pasal 2-3 adalah sebagai berikut :
a. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaan.
b. Penetapan standar materi pelajaran pokok
c. Penetapan persyaratan perolehan dan pengguanaan gelar akademik
d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
e. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertfikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa
f. Penetapan persyaratan pemetaan/zoning, pencairan, pemanfaatan, pemindahan, pengadaan, system pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi
g. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi Nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monument yang diakui secara internasional
h. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam berapa efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar menengah dan luar sekolah
i. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional
j. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan satra Indonesia.

Kewenangan Pemerintah Propinsi
Dalam bidang pendidikan dan kebudayaan terdapat pada pasal 3 ayat 5 sebagai berikut :
a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu
b. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah
c. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditas dan pengangkatan tenaga akademis
d. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi
e. Penyelenggraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan/atau penataan guru
f. Penyelenggaraan umum, propinsi, suaka peninggalan sejarah kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.
Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan akan ditentukan sendiri oleh daerah Kabupaten/Kota dan diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dalam bidang pendidikan akan berjalan dengan baik jika 4 isu kebijakan pendidikan nasional berhasil direkonstruksi :
1. Upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui consensus nasional antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat
2. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan dilakukan dengan pemberdayaan sekolah dalam optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan
3. Peningkatan relevansi pendidikan dilakukan dengan melibatkan orangtua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan disekolah
4. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan menyempurnakan system alokasi dan distribusi anggaran pendidikan yang berlaku selama ini.

Manajemen Berbasis Sekolah
Manajemen berbasis sekolah ( MBS ) atau dalam bahasa Inggrisnya disebut School Based Management ( SBM ) merupakan implementasi itonomi daerah dalam bidang pendidikan berupa reformasi pendidikan pada bidang persekolahan yang pada intinya sekolah memperoleh wewenang, kewajiban dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola sekolah sesuai dengan tuntutan masyarakat. Menurut Santoso S. Hamijoyo desentralisai pendidikan mutlak perlu diadakan karene alas an-alasan sebagai berikut:
1. Wilaya Indonesia yang secara geogarafis sangat kuat dan beranekan ragam
2. Aneka ragam golongan dan lingkungan sosial, budaya, agama, ras dan etik serta bahasa
3. Besarnya jumlah adan banyaknya jenis populasi pendidikan yang tumbuh sesuai dengan perkembangan ekonomi, iptek,perdagangan dan sosial budaya
4. Perluasan lingkungan suasana yang menimbulkan aspirasi dan gaya hidup yang berbeda antar wilaya
5. Perkembangan sosial politik, ekonomi,budaya yang cepat dan dinamis dengan mangadopsi ide dasar Edward b Fiska, nanang Fattah membuat bagan paradigm konsep strategi manajemen berbasis sekolah sebagai berikut :

Mengapa MBS perlu dilasanakan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai berikut:
1. MBS berorientasi desentralistik bukan sentralistik
2. MBS merupaka wujud dari reformasi pendidikan
3. MBS memobilisasikan kemampuan masyarakat sekitar untuk membangun sekolah dengan adanya komite sekolah
4. Komite sekolah harus benar-benar mencerminkan ada potensi masyarakat disekitar sekolah
5. MBS menjadi sekolah berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat sekitar
6. MBS menjadikan Pemda merana menjadi stake holders sehingga bertanggung jawab untuk memajukannya
7. MBS menantang kepemimpinan Kepala Sekolah untuk memajukan sekolah
8. MBS menjadikan alumninya terserap di masyarakat sekitar karena diproduksi sesuai dengan keinginan masyarakat
9. MBS menjadikan otonomi pendidikan berpusat disekolah
10. MBS menjadikan proses belajar mengejar menjadi aktif, efektif dan menyenangkan.

Mohman dkk dalam bukunya School Based Management dapat disimpulkan bahwa MBS masyarakat:
1. Adanya sence of change, adanya inovasi
2. Adanya re-desain organisasi pendidikan
3. Adanya proses perubahan dalam proses belajar mengajar
KTSP adalah singkatan dari Kurikulum Tinggkat Satuan Pendidikan merupan kurikulum operasional yang disusun dan dilasanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP berlaku sejak tahun 2006 menggantikan KBK ( Kurikulum berbasis kompentensi) yang berlaku sejak tahun 2004. Pendidikan adalah usaha sadar dan terncana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar perseta didik secara aktif mengembangkan pontensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, penendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulai serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan, karena keberhasialan pendidikan bukan hanya tergantung pada dukungan pemerintah saja. Titik berat otonomi daerah pada Kabupaten atau kota olah karena itu anggaran pendidikan pada Kabupanten atau kota harus dapat rerealisir sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh UUD 1945. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 pada tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar Nasional pendidikan adalah bahwa semua penyelenggaraan pendidikan nasional harus mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut. Standar nasioanal pendidikan merupakan criteria minimal tentang system pendidikan diseliruh wilayah NKRI.

Lingkup standar nasional pendidikan meliputi:
a. Standar isi
b. Standar proses
c. Standar kompentensi lulusan
d. Standar pendidikan dan ternaga kependidikan
e. Standar sarana dan prasarana
f. Standar pengelolaan
g. Standar pembiayaan
h. Standar penilaian pendidikan.
Standar proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan baik secara fisik serta psikologo perserta didik. Standar pendidikan haris memiliki kualifikasi akademik dan kompentensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasiopanal. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik.
Kompetensi sebagai agen pembelajaran jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi;
a. Kompentensi pedagogik
Adalah kemapuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap perserta didik, perencangan dan pelaksanan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan perserta didik untuk mengaktualisaskan berbagai pontensi yang dimiliki.
b. Kompentensi kepribadian
Adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi perserta didik, dan berahlak mulia.
c. Kompentensi professional
Adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhui standar kompentensi yang ditetepkan dalam standar nasional pendidikan.
d. Kompentensi sosial
Adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pedidikan, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian di sekolah bertujuan untuk meningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara mencakup upaya pendidikan untuk pembentukan pribadi yang unggul secara individual, dan perbudayaan serta pembentukan masyarakat madani. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. KESIMPULAN BUKU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA PEERGURUAN TINGGI SECARA KESELURUHAN
Buku Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi ini memiliki kelebihan antara lain:
 Sangat enak dibaca karena tidak terlalu banyak menggunakan istilah-istilah ilmiah, tetapi menggunakan bahasa yang umum, sehingga lebih mudah dipahami.
 Menggunakan bentuk dan ukuran hurup yang pas, tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil, sehingga buku lebih enak dibaca, serta nampak lebih rapih dan lebih indah
 Dalam tiap babnya buku ini hanya membahas satu pokok bahasan. Sehingga materi dalam setiap babnya tidak terlalu banyak dan ini memudahkan pembaca dalam pemahaman.
 Bab disusun berdasrkan isi materinya, dikelompokan berdasrkan pokok bahasnnya, sehingga materi lebih terfokus.
 Warna tulisan buku lebih jelas dan lebih hitam sehingga pembaca menjadi lebih enak dalam membaca buku ini.

Sedangkan kelemahan dari buku Pendidikan Kewargabegaraan pada Perguruan Tinggi antara lain:
 Terkadang dalam buku ini ada materi yang tidak berhubungan atau tidak p[enting, terkadang dimasukan kedalam pokok bahasan, sehingga pembaca menjadi bingung, inti materinya itu yang mana?, hal ini yang memaksa pembaca harus lebih jeli dalam mengambil intisari dari tiap materi yang disampaikan.
 terdapatnya kesalahan halaman yang ditujunjukan dalam daftar isi yang tidak sesuai dengan halaman yang sebenarnya, sehingga daftar isi tidak membantu banyak jika kita ingin mencari halaman suatu materi, karena halaman yang ditunjukan dalam daftar isi tidak semuanya benar atau sesuai dengan halaman yang sebenanya, tetapi meskipun tidak semuanya benar, halaman yang ditunjukan dalam daftar isi tidaklah berbeda sangat jauh dengan halaman yang sebenarnya.
 Tidak memiliki tim penyusun, tim pengarah maupun tim penyunting

B. BUKU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Buku yang memiliki Judul Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu buku yang ditulis oleh Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA yang diterbitkan pada tahun 2008 oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta dan memiliki 189 halaman.

1. ISI BUKU
Buku ini terdiri dari 4 bab berikut ini meripakan detail atau kesimpulan dari tiap-tiap bab yaitu:
a. Bab 1 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan dan Kompetensi yang Diharapkan
1. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
perjalanan panjang sejarah bangsa indonesia dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai pengisian kemerdekaan. semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik, sedangkan dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan, kita memerlukan perjuangan nonfisik sesuai dengan bidang masing-masing ini pun dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa indonesia , sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air, dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya negara kesatuan republik pancasila. perjuangan non fisik sesuai bidang profesi masing-masing tersebut memerlkan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendikiawan pada khususny, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan.
2. Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan
a. Hakikat Pendidikan
Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik). karena itu pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola piker, pola sikap tindak cinta tanah air berdasarkan pancasila. semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya nkri
B. Kemampuan Warga Negara
Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan yang bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, ketanahan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuan warga nkri yang sedang mengkaji dan akan menguasi iptek dan seni. kualitas warganegara akan ditentukan terutama keyakinan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disamping derajat iptek yang dipelajarinya. pembekalan kepada peserta didik di indonesia dilakukan melalui pendidikan pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan.
C. Menumbuhkan Wawasan Warga Negara
Kualitas warga negara tergantung terutama pada keyakinan dan pegangan hidup mereka dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disamping pada tingkat serta mutu penguasaannya atas ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara, akan mewujudkan dalam sikap dan perilakunya bila ia merasakan konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan sehari-harinya.
D. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan
pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani, menumbuhkan jiwa patriotic, mempertebal rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan social, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap menghargai jasa para pahlawan, dan berorientasi ke masa depan, yang semuanya hendak dipupuk melalui pendidikan kewarganegaraan, kehidupan kampus pendidikan tinggi dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bernorma agama, dan berkepribadian indonesia.
E. Kompetensi yang Diharapkan
undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa “pendidikan kewarganegaraan” merupakan usaha untuk membekali peserta didka dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negaradan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara (ppbn) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan NKRI. Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil aka menumbuhkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didkyang disertai sikap dan perilaku :
 beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
 berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
 bersifat professional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
 aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologiserta seni untuk kepentingan kemanusiaan , bangsa, dan negara.

B. Pemahaman tentang Bangsa, Negara, Hak, dan Kewajiban Warga Negara, Hubungan Warga Negara dengan Negara atas dasar Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Bela Negara.
1. pengertian dan pemahaman tentang bangsa dan negara
a. pengertian bangsa
bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta berpemerintahan sendiri. bangsa indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah indonesia.
b. pengertian dan pemahaman negara
 negara adalah organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok manusia.
 teori terbentuknya negara yaitu : teori hukum alam. pemikiran pada masa plato dan aristoteles : kondisi alam , tumbuh manusia, berkembangnya negara. teori ketuhanan. (islam + kristen), segala sesuatu adalah ciptaan tuhan. teori perjanjian (thomas hobbes). manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan, manusia akan musnah bila ia tidak mengubah cara-caranya. manusia pun bersatu untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama.
 proses terbentuknya negara di zaman modern, prosesnya berupa penaklukan, peleburan (fusi), pemisahan diri, dan pendudukan atas negara atau wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.
 unsur negara yaitu : bersifat konsumtif (ada wilayah, rakyat, masyarakat, pemerintah yang berdaulat), bersifat deklaratif (de’jure dan de’facto serta masuk pada negara pbb).
 bentuk negara dapat berupa negara kesatuan (unity state) dan negara serikat (federation).

2. Negara dan Warga Negara dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia
Kedudukan negara kesatuan republik indonesia (nkri) memenuhi sifat konsumtif, sifat deklaratif, menjadi anggota pbb, ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia. nkri didirikan berdasarkan uud 1945 yang mengatur terhadap kewajiban negara yterhadap warga negara dan kewajiban serta hak warga negaranya terhadap negara, yang pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup, keamanan lahir dan batin, hamsesuai dengansistem demokrasi dan ketentuan internasionalyang dibatasi agama, etika, moral, dan budaya yang berlaku dalam system kenegaraan indonesia.

3. Proses Bangsa yang Menegara
a. Perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia.
b. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan.
c. Keadaan bernegara yang nilai-nilai pada dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

4. Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara
Dalam uud 1945 bab x, pasal tentang warga negara telahdiamanatkan pada pasal 26, 27, 28, dan 30

5. Hubungan Warga Negara dan Negara
a. Siapakah warga negara, terjawab dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 uud 1945
b. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, nkri menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah yang merupakan konsekuensi darimprinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan.dinyatakan dalam uud 1945 pasal 27 ayat 1
c. hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian, dinyatakan pada uud 1945 pasal 27 ayat 2
d. kemerdekaan yang berserikat dan berkumpul dinyatakan pada uud 1945 pasal 28 dan diatur undang-undang no 1 tahun 1985, undang-undang no 2 tahun 1985.
e. kemerdekaan memeluk agama, dinyatakan pada uud 1945 pasal 29.
f. hak dan kewajiban pembelaan negara dinyatakan pada uud 1945 pasal 30 dan undang-undang no 20 tahun 1982.
g. hak mendapat pengajaran dinyatakan dalam pembukaan uud 1945, uud 1945 pasal 31, undang-undang no 2 tahun 1989.
h. kebudayaan nasional indonesia dinyatakan pada uud 1945 pasal 32 dan 36
i. kesejahteraan social dinyatakan pada uud 1945 pasal 33, dan 34. pelaksanaan pasanya terdapat pada uu no 25 tahun 1992 tentang pengkoperasian, uu no 6 tahun 1974 tentang ketentuan pokok-pokok kesejahteraan indonesia dan uu no 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

6. pemahaman tentang demokrasi
a. konsep demokrasi
definisi demokrasi adalah bentuk kekuasaan (kratein) dari/oleh untuk rakyat (demos), menurut konsepnya kekuasaanmenyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warganya didefinisikan sebagai warganegara
b. bentuk demorasi dalam pengertian sistem pemerintahan
 bentuk demokrasi yaitu : pemerintahan monerki (monarki mutlak/ablosut, monarki konstintusional, dan monarki parlementer), pemerintahan republik.
 kekuasaan dalam pemerintah terbagi tiga yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif (dan yudkatif), federatif dalam trias politica oleh jhone locke. sedangkan menurut montesque terdapat badan independen, legislatif, dan yudikatif.
 pemahaman demokrasi di indonesia yaitu sistem kepartaian (polyparty, biparty, monoparty), system pengisisan jabatan pemegang kekuasaan negara, hubungan antarpemegang kekuasaan negara, terutama antara eksekutif dan legislatif. dalam model sistem pemerintahan negara ada empat macam sistem pemerintahan, yaitu, diktator (borjuis dan proletar), parlementer, presidentil, pemerintahan campuran.
 prinsip dasar pemerintahan repunlik indonesia yaitu pancasila sebagai landasan idiil (dasar negara, pandangan hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, tujuan dan cita-cita, serta uud 1945 sebagai sumber pokok.
 beberapa rumusan pancasila:
rumusan mr. muhammad yamin pada pidato sidang bpupki tanggal 29 mei 1945:
• peri kebangsaan
• peri kemanusiaan
• peri ketuhanan
• peri kerakyatan
• kesejahteraan rakyat

pada sidang yang sama menyampaikan rancangan preambule uud yang tercantum lima dasar negara yaitu:
• ketuhanan yang maha esa
• kebangsaan persatuan indonesia
• rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
• kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
• keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

rumusan pancasila yang tercantumdalam piagam jakarta tanggal 22 juni 1945 :
• ketuhana dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya
• kemanusian yang adil dan beradab
• persatuan indonesia
• kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
• keadilan social bagi seluruh rakyat indonesia

rumusan ir.soekarno dalam sidang bpupki pada tanggal 1 juni 1945 mengusulkan lima dasar negara merdeka :
• kebangsaan indonesia
• internasionalisme atau perikemanusiaan
• mufakat demokrasi
• kesejahteraan sosial
• ketuhanan yang berkebudayaan

rumusan dalam preambule uud (konstitusi) ris yang pernah berlaku pada tanggal 29 desember 1945 sampai 16 agustus 1950 yaitu:
• ketuhanan yang maha esa
• peri kemanusiaan
• kebangsaan
• kedaulatan rakyat
• keadlilan sosial

pada akhirnya tersusunlah rumusan pancasila sesuai dengan pembukaan uud 1945 :
• ketuhanan yang maha esa
• kemanusiaan yang adil dan beradab
• persatuan indonesia
• kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakila.
• Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

 struktur pemerintahan republik indonesia
• badan pelaksana pemerintahan (eksekutif)
 pembagian berdasarkan tugas dan fungsi yaitu : departemen beserta aparat di bawahnya, lembaga pemerintahan bukan departemen, badan usaha milik negara (bumn)
 pembagian berdasarkan kewilayahan dan tingkat pemerintahan yaitu : pemerintahan pusat, pemerintah wilayah, pemerintah daerah.
• hal pemerintahan pusat
 organisasi kabinet di bawah menteri koordinator (menko)
 badan pelaksana pemerintahan yang bukan departemen dan bumn yaitu tentara nasional indonesia dan kepolisian indonesia, kejaksaan agung ri, lembaga-lembaga non departemen yang secara administrative dikoordinasikan oleh setneg.
 pola administrasi dan manajemen pemerintahan ri menggunakan pola musyawarah dan mufakat.
 tugas pokok pemerintaha negara ri adalah melindung segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umu, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atasa kemerdekaan, pedamaian abadi, dan keadilan sosial. fungsi pokok pemerintahan ri dalam melaksanakan tugas pokok yaitu menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, kehakiman dan peradilan, urusan perekonomian, pembinaan demokrasi serta politik dalam dan luar negeri, memelihara kesejahteraan kesehatan, kehidupan sosial dan keuangan, melaksanakan pendidikan dan kebudayaan, membina agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa.
 hal pemerintahan wilayah dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi.
 hal pemerintahan daerah, daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi yang selajutnya disebut daerah otonomi.

C. Pemahaman tentang Demokrasi Indonesia
demokrasi indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila pancasila. paham yang dianut dalam sistem kenegaraan republik indonesia adalah negara kesatuan/uni, united states republic of indonesia penyelenggara kekuasaan adalah rakyat yang membagi kekuasaan menjaadi enam yaitu :
 kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada majelis permusyawaratan rakyat (mpr) yang disebut lembaga konstitutif.
 dewan perwakilan rakyat (dpr) sebagai pembuat undang-undang disebut lembaga legislatif.
 presiden sebagai penyelenggara pemerintahan disebut lembaga eksekutif.
 dewan pertimbangan agung (dpa) sebagai pemberi saran kepada penyelenggar pemerintahan disebut lembaga konsultatif.
 mahkamah agung (ma) sebagai lembaga peradilan dan pengujian undang-undang disebut lemnbaga yudikatif.
 badan pemeriksa keuangan (bpk) sebagai lembaga yang mengaudit keuangan negara disebut lembaga auditatif

 pemahaman tentang hak asasi manusia
didalam mukadimah deklaratif universal tentang hak asasi manusia yang telh disetujui dan diumumkan oleh resolusi majelis umum perserikatan bangsa bangsa nomor 217 a (iii) tanggal 10 desember 1948 yang merupakan suatu pelaksanaan umum baku bagi semua bangsa dan negara dari pasal 1 sampai 30 .

 kerangka dasar kehidupan nasional meliputi keterkaitan antara falsafah pancasila, uud 1945, wawasan nusantara dan ketahanan nasional
a. konsepsi hubungan antara pancasila dan bangsa bahwa dalam sila-sila yang terkandung dalam pancasila menjadi falsafah bagi bangsa indonesia yang menjadikannya menjadi cita-cita dalam setiap upaya melakukan pekerjaan dan kebenaran yang dituju oleh bangsa indonesia adalah seperti yang dituan dalam pancasila.
b. pancasila sebagai landasaan idiil negara karena sila-sila dalam pancasila merupakan kebenaran yang hakiki yang perlu diwujudkan oleh bangsa indonesia. berdasarkan sikap idealism pancasila, nkri menggunakan pola bersahabat, damai, hidup berdampingan, politik bebas aktif, dalam hubungan internasionalnya dan pergaulannya dengan bangsa-bangsa lain didunia, ia bebas aktif dari paham-paham ideologis bangsa-bangsa lain yakni paham komunis, paham liberalisme, paham islam fundamentalis.

 landasan hubungan uud 1945 dengan negara kesatuan republik indonesia
a. pancasila sebagai ideologi negara, karena pancasila merupakan falsafah dan cita-cita bangsa maka itu tercermin dalam pembukaan uud 1945 yang merupakan ideologi negara.
b. uud 1945 sebagai landasan konstitusi
c. implementasi konsepsi uud 1945 sebagai landasan konstitusi.
• pancasila : cita-cita dan ideologi negara.
• penataan : supra dan infrastruktur politik negara.
• ekonomi : peningkatan taraf hidup melalui penguasaan bumi dan air oleh negara untuk kemakmuran bangsa, polanya adalah politik dan strategi ekonomi.
• kualitas bangsa : mencerdaskan bangsa agar sejajar dengan bangsa lain, bentuk politik dan strategi sosial budaya.
• agar bangsa dan negara ini tetap berdiri dengan kokoh, diperlukan kekuatan pertahanan dan keamanan melalui pola politik dan strategi pertahanan dan keamanan.

d. konsepsi pertama tentang pancasila sebagai cita-cita dan ideologi Negara
dalam pembukaan uud 1945 alinea pertama menunjukan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. alinea kedua menunjukan bahwa adanya masa depan yang harus diraih. alinea ketiga menunjukan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus mendapatkan ridho allah yang maha kuasa yang merupakan motivasi spiritual yang harus diraih jika negara dan bangsa ini ingin berdiri dengan kokoh. alinea ke empat mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa indonesia melalui wadah negara kesatuan republik indonesia.

e. konsepsi uud 1945 dalam mewadahi perbedaan pendapat dalam kemasyarakatan Indonesia
nkri mengakui adanya kemerdekaan, hak asasi manusia serta musyawarah mufakat. yang berati indonesia yang demokratis yaitu demokrasi pancasila.

f. konsepsi uud 1945 dalam infrastruktur politik
infrastruktur politik adalah wadah masyarakat yang menggambarkan masyarakat ikut menentukan keputusan politik dalam mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan falsafah bangsa, infrastruktur politik yang dimaksud adalah partai-partai yang menampung aspirasi kelompok organisasi kemasyarakatan.
.
 perkembangan pendidikan pendahuluan bela negara
a. situasi nkri terbagi dalam periode-periode yaitu :
• tahun 1945 sejak nkri diproklamasikan sampai tahun 1965 disebut periode lama atau orde lama
• tahun 1965 sampai tahun 1998 disebut periode baru atau orde baru.
• tahun 1998 sampai sekarang disebut eriode reformasi.

b. pada periode orde lama bentuk ancaman yang dihadapi adalah ancaman fisik yakni terdapat pokok-pokok perlawanan rakyat (pppr) nomor 29 tahun 1954 yang kepentingannya tentunya pola pendidikan yang diselenggarakan terarah pada fisik, teknik, taktik, dan strategi kemiliteran.

c. periode orde baru dan periode reformasi ancaman yang dihadapi berupa tantangan non fisik dan gejolak sosial untuk mewujudkan bela negara diterapkan pendidikan kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran wajib untuk membentuk kepribadian warga negara.

d.
Bab 2 Wawasan Nusantara
A. wawasan nasional suatu bangsa
wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung ( melalui interaksi dan interrelasi) dan dalam pembangunannya dilingkungan nasional (termasuk lokal dan propinsional), regional, serta global.
B. teori-teori kekuasaan
1. paham-paham kekuasaan
perumusan wawasan nasional lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran mengenai sejauh mana konsep operasionalnya dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan, yang oleh karena itu dibutuhkan landasan teori yang dapat mendukung rumusan wawasan nasional yakni :
 paham machiavelli (abad xvii)
 paham kaisar napoleon bonaparte (abad xvii)
 paham jenderal clausewitz (abad xvii)
 paham feuerbach dan hegel
 paham lenin (abad xix)
 paham lucian w.pye dan Sidney

2. teori-teori geopolitik
geopolitik adalah kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan alternative kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. beberapa pendapat pakar geopolitik:
 pandangan ajaran frederich ratzel
 pandangan ajaran rudolf kjellen
 pandangan ajaran karl houshofer
 pandangan ajaran harlford mackinder
 pandangan ajaran sir walter raleigh dan alfred thyer mahan
 pandangan ajaran w. mitchel, a saversky, giulio douhet, dan jhone federik charles fuller
 pandangan ajaran nicholas j spykman

C. ajaran wawasan nasional indonesia
1. paham kekuasaan bangsa Indonesia
bangsa indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan, bangsa indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya ditengah-tengah perkembangan dunia.

2. geopolitik Indonesia
pemahaman tentang kekuasaan dan kekuatan yang dikembangkan di indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damaiyang disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi indonesia. sedangkan pemahaman kenegaraan tentang negara indonesia menganut pahan negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelago yang berbeda dengan pemahaman archipelago pada negara-negara barat pada umumnya.

3. dasar pemikiran wawasan nasional indonesia
a. latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah pancasila
b. latar belakang pemikiran aspek kewilayahan nusantara
c. latar belakang pemikiran aspek sosial budaya bangsa indonesia
d. latar belakang pemikiran aspek kesejahteraan bangsa Indonesia

D. latar belakang filosofis wawasan nusantara
1. pemikiran berdasarkan falsafah pancasila
a. sila ketuhanan yang maha esa
b. sila kemanusiaan yang adil dan beradab
c. sila persatuan indonesia
d. sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
e. sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

dari sila diatas wawasan indonesia menghendaki terciptanya persatuan dan kesatuan tanpa menghilangkan cirri, sifat, dan karakter dari kebinekaan unsure-unsur pembentuk bangsa (suku bangsa, etnis, golongan, serta daerah itu sendiri).

2. pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan nusantara
georafi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah oleh alam nyata. kondisi obyektif geografis indonesia merupakan sebagai modal dalam pembentukan suatu negara dan ruang gerak hidup suatu bangsa. nusantara adalah kepulauan indonesia yagn terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecilyang berada pada :
a. utara : 06’08 lu
b. selatan : 11’15 ls
c. barat : 94’45 bt
d. timur : 141’05 bt
e. jarak utara-selatan : + 1.888 km
f. jarak barat-timur : + 5.110 km
wawasan nusantara indonesia yang memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan konstelasi geografis indonesia mengharuskan tetap terpeliharanya keutuhan dan kekompakan wilayah, tetap dihargainya dan dijaganya cirri, karakter serta kemampuan (keunggulan dan kelemahan ) masing-masing daerah, dan diupayakannya pemanfaatan nilai lebih dari geografis indonesia.
3. pemikiran berdasarkan aspek sosial budaya
sosial budaya sebagai salahsatu aspek kehidupan nasional di samping politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan berlangsungnya hubungan sosial di antara anggotanya. proses sosial budaya dalam keseluruhan upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi di antara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat yang untuk membina kehidupan bersama secara harmonis, yang diwarnai oleh keinginan untuk menumbuhsuburkan factor-faktor positif, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan mengurangi atau menghilangkan pengaruh negatif dari faktor yang dapat menimbulkan diintegrasi bangsa.
4. pemikiran berdasarkan aspek sejarah
wawasan kebangsaan atau wawasan nasional indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menginginkan terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara indonesia yang akan melemahkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai hasil kesepakatan bersama agar bangsa indonesia setara dengan bangsa lain.

E. implementasi wawasan nusantara dalamkehidupan nasional
1. pengantar implementasi wawasan nusantara
dalam rangka penerapan wawasan nusantara terlebih dulu mengerti dan memahami pengertian ajaran dasar, hakikat, asas, kedudukan, fungsi, serta tujuan dari wawasan nusantara.

2. pengertian wawasan nusantara
wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serbaberagam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

F. ajaran dasar wawasan nusantara
1. wawasan nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia
wawasan nusantara merupakan wawasan nasional yang istilahnya sama
2. landasan idiil pancasila
pancasila sebagai landasan idiil dan dasar negara sesuai dengan yang tercantum dalam uud 1945, karena itu pancasila ssudah seharusnya serta sewajarnya menjadi landasan idiil wawasan nusantara.
3. landasan konstitusional uud 1945
uud 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sewajarnya menjadi landasan konstitusional dari wawasan nusantara yang merupakan cara pandang bangsa indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

G. unsur dasar konsepsi wawasan nusantara
1. wadah (contour)
wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melipputi seluruh wilayah indonesia yang memiliki kekayaan alan dan penduduk yang beraneka ragam budaya.
2. isi (content)
menyangkut :
a. realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
b. persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

3. tata laku (conduct)
merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi, yang terdiri dari tatalaku batiniah dan lahiriah.

H. hakikat wawasan nusantara
hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara dalam cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional.

I. asas wawasan nusantara
asas wawasan nusantara terdiri dari asas kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.

J. arah pandang
1. arah pandang ke dalam
bangsa indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkinfaktor-faktor penyebab timbulnyadiintegrasibangsa dan harus mengupayakan tetap terbinadan terpeliharanyapersatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.

2. arah pandang ke luar
kehidupan internasionalnya, bangsa indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada pembukaan uud 1945.

K. kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan nusantara
1. kedudukan
wawasan nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
2. fungsi
wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan,dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat, dan daerah maupun bagi seluruh rakyat indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Tujuan
wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat indonesiayang lebih mengutamakan kepentingan nasional daipada kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, atau daerah.

L. sasaran implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan nasional
wawasan nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntunan bagi setiap individu bangsa indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia. implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air yang secara utuh dan menyeluruh dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan.

M. pemasyarakatan/sosialisasi wawasan nusantara
1. sifat/cara penyampaian
a. langsung dengan ceramah, diskusi, dialog, tatap muka.
b. tidak langsung dengan media elektronik, media cetak.
2. metode penyampaian
a. keteladanan
b. edukasi
c. komunikasi
d. integrasi

N. tantangan implementasi wawasan nusantara
1. pemberdayaan masyarakat
a. “global paradox” memberikan peran dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat dan tujuan nasional dan keterbatasan sdm.
b. kondisi pembangunan nasional secara menyeluruh belum merata.
2. dunia tanpa batas
a. perkembangan iptek pada keseluruhan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaradapat mempengaruhi pola pikir, tindak, serta sikap masyarakat indonesia merupakan tantangan serius terhadap sdm indonesia.
b. masyarakat global.
3. era baru kapitalisme
kapitalisme yang semula dipraktekan untuk keuntungan diri sendiri kemudian berkembang menjadi strategi baru guna mempertahankan paham kapitalisme di era globalisasi dengan menekan negara-negara berkembang termasuk indonesia melalui isu global yang merupakan tantangan wawasan nusantara.
4. kesadaran warga Negara
pandangan bangsa indonesia tentang hak dan kewajiban serta kesadaran bela negara yang dikaitkan dengan kesadaran warga negara secara utuh, tampak kesadaran didalam persatuan dan kesatuan mengalami penurunan. anak-anak bangsa belumsepenuhnya sadar bahwa sebagai warga negara, mereka harus selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan atau golongan, yang merupaka tantangan bagi wawasan nusantara.

O. prospek implementasi wawasan nusantara
prospek wawasan nusantara dalam era mendatang masih relevan dengan norma-norma global. untuk menghadapi gempuran nilai global, fakta kebinekaan dalam setiap rumusan yang memuat kata persatuan dan kesatuan perlu ditekankan. dalam implementasinya, peranan daerah dan rakyat kecil perlu pemberdayaan dengan memenuhi faktorfaktor dominan seperti keteladanan kepemimpinan nasional, pendidikan yang berkualitas dan bermoral kebangsaan, media masa yang mampu memberikan informasi dan kesan yang positif, serta keadilan dalam penegakan hukum dalam arti pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam nkri.

P. keberhasilan implementasi wawasan nusantara
1. mengerti, memahami serta menghayati hak dan kewajiban waraga negara serta hubungan warga negara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa indonesia yang cinta tanah air berdasarkan pancasila, uud 1945, dan wawasan nusantara.
2. mengerti, memahami serta menghayati bahwa di dalam menyelenggarakan kehidupannya negara memerlukan konsepsi wawasan nusantara, sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki wawasan nusantara guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

Bab 3 Ketahanan Nasional
A. latar belakang
kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan dari ketahanan nasional yang didasari oleh landasan idiil pancasila, landasan konstitusional uud 1945, dan landasan visional wawasan nusantara. ketahanan adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah nkri.

B. pokok-pokok pikiran
1. manusia berbudaya
Manusia yang berbudaya akan selalu mengadakan hubungan:
a. Dengan tuhan, disebut Agama.
b. Dengan cita-cita, disebut Ideologi
c. Dengan kekuatan/kekuasaan, disebut Politik.
d. Dengan pemenuhan kebutuhan, disebut Ekomnomi.
e. Dengan manusia, disebut Sosial.
f. Dengan rasa keindahan, disebut Seni/Budaya.
g. Dengan pemanfaatan alam, disebut Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
h. Dengan rasa aman, disebut Pertahanan dan Keamanan..
2. tujuan nasional, falsafah bangsa, dan ideologi Negara
Falsafah dan ideology juga menjadi pokok pikiran. Hal ini tampak dari makna falsafah dalam Pembukaan UUD 1945, yangb berbunyi sebagai berikut:
a. Alinea pertama menyebutkan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, kartena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan juga perikeadilan”.
b. Alinea ke dua menyebutkan “….dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosamengantarkan rakyat indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”.
c. Alinea ke tiga menyebutkan “atas berkat rahmat allah yang maha kuasa san dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekannya”.
d. Aluinea ke empat menyatakan “kemerdekaan daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan Negara republic Indonesia yang beerkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada: ketuhanan yang maha easa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh gikmat kebijaksanaan dalm perwakilan dan permusyawratan, serta dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia:.

C. pengertian ketahanan nasional Indonesia
Ketahanan nasioanal idonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tangtangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang dating dari luar maupun yang dating dari dalam dan untuk menjamin identitas, i8ntegritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

D. pengertian konsepsi ketahanan nasional Indonesia
Merupakan konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesjahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berdasarkan pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara. Atau merupakan peedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

E. hakikat tannas dan konsepsi ketahanan nasional Indonesia
1. Hakikat ketahan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara dalam mencapai tujuan nasional.
2. Haklikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyeklenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasio dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

F. asas-asas tannas indonesia Indonesia
1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
Kedua hal tersebut merupakan asas dalam system kehidupan nasional. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional.
2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu
Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, da terpadu (komprehensif integral).
3. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar
a. Mawas ke dalam
Bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat , dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri bersdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yangb ulet dang tangguh.
b. Mawas ke luar
Bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengawasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional.
4. Asas Kekeluargan
Mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang brasa, dan tanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengakui adanya perbedaan, perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat saling menghancurkan.

G. sifat ketahanan nasional indonesia
1. mandiri
Percaya kepada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak menyerah, dengan tumpuan pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa. Merupakan prasyarat untuk menjalin kerjaasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global.
2. Dinamis
Ketahanan nasional dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, Negara, serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senan tiasa berubah pila.
3. Wibawa
Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan lemampuan dan kekuatan bangsa, makin tinggi ribgkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan Negara Indonesia.
4. konsultasi dan kerjasama
Konsep ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamkan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

H. pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara
1. pengaruh aspek ideology
a. Ideologi Dunia
 Liberalisme
Aliran pikiran perseorangan atau individualistic. Aliran ini mengajarkan bahwa Negara adalah masyarakat hokum (legal society) yang disusun atas kontrak semua individu dalam masyarakat itu (kontrak social). Kepentingan harkat dan martabat individu dijunjung tinggi sehingga masyarakat tidak lebih dari jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan nilai tersendiri. Hak dan kebebasan seseorang hanya dibatasi oleh hak yangb sama yang dimiliki oleh orang lain, bukan oleh kepentingan masyarakat seluruhnya.
 Komunisme
Aliran pikieran golongan (class theory) yangb beranggapan bahwa Negara adalah susunan golingan (class) untuk menindas kelas lain. Yang kuat menindas yang lemah.
 Paham Agama
Ideologi bersumber dari falsafah agama yang termuat dalam kitab suci agama. Negara membina kehidupan keagamaan umat. Negara bersifat spiritual religious. Dalam bentuk lain, Negara melaksanakan hokum agama dalam kehidupannya. Negara berdasarkan agama.
b. Ideologi Pancasila
Pancasila merupakan tatanan nilai yang digalin dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahuan lalu7 tumbuh berkembang di Indonesia.Sila-sila Pancasila antara lain:
• Ketuhanan yang maha esa.
• Kemanusiaan yang adil dan beradab.
• Persatuan Indonesia.
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
• Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
c. Ketahanan pada Aspek Ideologi
 Konsepsi tentang Ketahan Ideologi
Ketahanan ideology diarti8kabn sebagai kondisi dinamik kehidupan ideology bangsa Indonesia Yang bmengandung keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam meneghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung dalam rangak menjamin kelangsungan kehidupan ideology bangsa dan Negara Republic Indonesia.
 Pembinaan Ketahanan Ideologi
Upaya memperkuat ketahanan ideology memerlukan langkah pembinaan beerikut:
• Pengamalan pancasila secara objektif dan subjektif terus dikembangkan serta ditingkatkan.
• Pancasila sebagai ideology terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selaras dengan peradabab dunia yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
2. Pengaruh aspek Politik
a. Politik Secara Umum
Politik bermakna kekuasaan (pemerintahan) atau kebijaksanaan, kebijaksanaan pemerintah harus sesuai dan selaras dengan keinginnan dan aspierasi msyarakat.
b. Politik di Indonesia
 Politik Dalam Negeri
Yaitu kehidupan politik dan kenegaraan bersdasaerkanPancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat edalam satu system. Unsur politik dalam negeri terdiri atas:
• Struktur Politik.
• Proses Politik.
• Budaya Politiik
• Komunikasi Politik
 Politik :Luar Negeri
Merupakan suatu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa, Politik luar negeeri Indonesia berdasaerkan Pembukaan UUD 1945 yaitu melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Perdamaian abadi, keadilan social, serta anti penjajahan karean tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
c. Ketahanan pada Aspek Politik
Diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang dating dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tiodak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan Negara republic Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
3. Pengaruh Aspek Ekonomi
a. Perekonomian Secara Umum
Perekonomian adalah salahsatu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputui produksi, distribusi, serta komunikasi barang dan jasa, dan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
b. Perekonomian Indonesia
Sistem dibn Indonesia mengacu pada pasal 33 UUD 1945, yang m,enyebutkan bahwa system perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasaerkan asas kekluargaan. Cabang-cabang produksi yang pointing bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
c. Ketahanan pada Aspek Ekonomi
Diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan , ancaman, hambatan dan gangguan yang dating dari luar maupun dari dalan yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan Negara republic indonesiaberdasarkan pancasila dab UUD 1945.
4. Pengaruh Aspek Sosial Budaya
Mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia, yaitu segi social dan segi budaya
a. Struktur Sosial di Indonesia
Kehidupan masyarakat terstruktur berdasarkan peran dan fungsi masing-masing anggota masyarakat
b. Kondisi Budaya di Indonesia
1. Kebudayan Daerah
Kebudayaann daerah sebagai suatu system nilai yang menuntun sikap, perilaku dan gaya hidup merupakan idenrtitas dan menjadi kebanggaan dari suku bangsa yang bersangkutan
2. Kebudayaan Nasional
Merupakan hasil dari interaksi budaya-budaya suku bangsa (budaya daerah) yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa.
3. Integrasi Nasional
Keanekaragaman budaya justru merupakan hikmah bagi bangsa Indonesia dan di masa lalu telah mampu memunculkan factor-faktor perekat persatuan atau integrasi bangsa.
4. Kebudayaan dan Alam Lingkungan
Budaya melesatarikan alam harus ditumbuhkan. Bangsa Indonesia harus disadarkan bahwa mereka adalah bagiah dari alam dan mereka tidak boleh memanfaatkan alam tanpa batas.
c. Ketahanan pada Aspek Sosial Budaya
Diartikan sebagai kondisi dinamis budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan, ketangguhan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam m,enghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan dari luar maupun dari edalam, langsung maupun tidak langsungmembahayakan kelangsungan kehidupan social budaya bangsa dan Negara republic Indonesia.
5. pengaruh aspek Pertahana dan Keamanan
a. Pokok-pokok Pengetahuan Pertahanan dan Keamanan
• Pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai.
• Penyelenggaraan perahanan dan keamanan Negara kesatuan republic Indonesia.
• Pertahanan dan keamanan Negara merupakan upaya nasional terpadu.
• Pertahanan dan keamanan Negara republic Indonesia diselenggarakan dengan siskamnas.
• Segenap klekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta diorganisasikan dalam satu wadah tunggalyang dinamakan tentara nasiona Indonesia (TNI).
b. Postur Kekuatan Pertahanan dan Keamanan
Mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan dan gelar kekuatan.
c. Ketahanan pada Aspek pertahanan dan Keamanan
d. Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia

Bab 4 politik dan strategi nasional
A. pengertian politik , strategi dan polstranas
1. pengertian politik
Politik berarti kepentingan umum warga Negara sustu bangsa.
2. pengertian strategi
Strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.
3. Politik dan strategi nasional
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum. Atau asas, haluan, usaha serta kebijakan negarav tentang pembinaan serta penggunaan kekuatan nasional untuk encapai tujuan nasional.

B. dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional
Berlandaskan ideology pancasila, UUD 1945, wawsan nusantara dan ketahanan nasional.

C. penyusunan politik dan strategi nasional
Disusun berdasarkan system kenegaraan menurut UUD 1945. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mendataris MPR. Yang dilakukan setelah presiden menerima GBHN yang selanjutnya presiden menyusun menyusun program cabinet dan memilih menteri-menteri.

D. stratifikasi politik nasional
1. Tingkat penentu kebijakan puncak
 Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyekutuh secara nasional.
 Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala Negara.
2. Tingkat kebijakan umum
 Undang-undang.
 Peraturan pemerintah.
 Keputusann presiden.
 Maklumat presiden.
3. Tingkat penentu kebijakan khusus
4. Tingkat penentu kebijakan teknis
5. EDua macamkekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah
 Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah tereletak pada gubeernur.
 Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah.

E. politik pembangunan nasional dan menejemen nasional
1. makna pembangunan nasional
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara beerkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
2. manajemen nasional
Merupakan sebuah system, sehingga lebih tepat jika kita mengguanakn istilah “system management nasional”. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan factor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu.

F. otonomi daerah
Otonomi daerah merupakan wujud politik dan strategi nasional. Undang-undangbtentang otonomib daerah yaitu Undang-undang No. 22 tahun 1999.

G. kewenangan daerah
 Mempunyai kewenangan yang lebih luas, kewenangannya mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan , kecuali kewenagan dalam bidang politik luar negri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama, serta kewenangan bidang lain.
 Kewenangan bidangb lain yaitu kebijakan tentang perncanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tingginbyangbstrategis, konversi dan standarisasi nasional.

H. implementasi politik dan strategi nasional yang mencakup bidang-bidang pembangunan nasional
1. visi dan misi gbhn 1999-2004
Visinya adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokrastis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara kesatuan republic Indonesia.
Sedngankan misinya adalah 12 misi yang telahb dicantumklan dalam peraturan pemerintah.

2. implementasi polstranas di bidang hukum
3. implementasi polstranas di bidang ekonomi
4. implementasi polstranas di bidang politik
 Politik dalam negeri.
 Politik luar negeri
 Penyelenggaraan Negara.
 Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.
 Agama
5. implementasi polstranas di bidang sosial budaya
 Kesehatan dan kesejahteraan social.
 Kebudayaan, kesenian, dan pariwisata.
 Kedudukan dan peranan permpuan.
 Pemuda dan olahraga.
 Pembangunan daerah
 Sumber daya alam dan lingkungan hidup.

6. implementasi di bidang pertahanan dan keamanan
 Kaidah pelaksanaan.
 Keberhasilan politik dan strategi nasional

2. KESIMPULAN BUKU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SECARA KESELURUHAN
Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini memiliki kelebihan antara lain:
 Sangat enak dibaca karena tidak terlalu banyak menggunakan istilah-istilah ilmiah, tetapi menggunakan bahasa yang umum, sehingga lebih mudah dipahami.
 Tidak ada materi yang tidak berhubungan atau tidak penting, yang dimasukan kedalam pokok bahasan, yang menyebabkan pembaca menjadi bingung, inti materinya itu yang mana?, sehingga pembaca tidak perlu lebih jeli dalam mengambil intisari dari tiap materi yang disampaikan.
 Tidak terdapatnya kesalahan halaman yang ditujunjukan dalam daftar isi yang tidak sesuai dengan halaman yang sebenarnya, sehingga daftar isi buku ini membantu banyak jika kita ingin mencari halaman suatu materi, karena halaman yang ditunjukan dalam daftar isi semuanya benar atau sesuai dengan halaman yang sebenanya.
 Memiliki tim penyusun, tim pengarah dan tim penyunting.

Sedangkan kelemahan dari buku Pendidikan Kewargabegaraan pada Perguruan Tinggi antara lain:
 Menggunakan bentuk dan ukuran hurup yang tidak pas, terlalu besar, sehingga buku tidak enak dibaca, serta nampak tidak rapih dan tidak indah
 Dalam tiap babnya buku ini membahas beberapa pokok bahasan. Sehingga materi dalam setiap babnya menjadi terlalu banyak dan ini menyulitkan pembaca dalam pemahaman.
 Bab tidak disusun berdasarkan isi materinya, tidak dikelompokan berdasrkan pokok bahasnnya, sehingga materi tidak terfokus.
 Warna tulisan buku tidak jelas dan tidak hitam sehingga pembaca menjadi tidak nyaman dalam membaca buku ini.

BAB III
PENUTUP

A. SIMPULAN
Setelah melakukan perbandingan buku pendidikan kewarganegaraan antara buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA dapat kami simpulkan bahwa:
1. Dilihat dari segi keluasan materi buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA Karena buku buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd menjelaskan materi yang jauh lebih jelas dan legkap jika dibandingkan dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA yang hanya menjelaskan materi secara singkat dan sekilas saja.
2. Dilihat dari segi isi bukunya, buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, karena isinya lebih actual jika dibandingkan dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, selain itu juga dalam buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd setiap materi yang disampaikan dijelaskan dengan lengkap berdasarkan undang-undang atau pasal berapa? Atau peraturan pemerintah dan peraturan daerahb yang man?.
3. Dilihat dari segi sistematikanya buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, karena dalam buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd materi dikelopokan beerdasrkan isi materinya, sehingga terdapat banyak bab yang dikarenakan banyak materinya, berbeda dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA yang tidak mengelompokan materi berdasrkan isinya, sehingga hanya terdapat sedikit bab, yang dalam satu babb tersebut tidak hanya membahas satu materi tetapi juga membahas beberapa materi, dan sistematika sperti ini tidak baik karena pembaca akan merasa bingung antara judul bab dengan materi bab yang disampaikannya.
4. Dilihat dari segi penyajiannya buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd karena dalam buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA materi disajikan secara terpfokus, jika sedang membahas satu pembahasa maka hanya pokok bahasan itu sajalah yang dibahasnya meskipun dalam satu bab terdapat beberapa pokok bahasan tetapi8 dalam tiap pokok bahasannya selalu terfokus, tidak loncat ke pokok bahasan yang lainnya, sedangkan dalam buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd dalam penyajian materinya nya tidak terfokus terkadang dalam membahas satu pokok bahasan tiba-tiba meloncat ke pokok bahasan lain, sehingga pembaca merasa bingug dengan inti materi atau pokok bahasan yang ining ditangkap karena materi yang disampaikannya sering meloncat-loncat ke materi yang lainnya.
5. Dilihat dari segi kecermatan ejaan, ejaan dan pemberian halaman buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd, karena kesalahan dalam hal ejaan, penulisan kata, dan pemberian halaman buku jauhb lebih sedikit jika dibandingkan dengan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd, yang terdapat cukupbanyak kesalahan alam hal ejaan, penulisan kata, dan pemberian halaman, sehingga pembaca hrus lebih telitui dan cermat dalam menggunakan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd, tetapi kesalahan yang terjadi tidaklah begitu parah, sehingga buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd masih bisa dimengerti.
6. Dilihat dari segi penyusunan materi buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd karena buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA menyusun materi berdasarkan materinya, jadi materi yang isinya berbeda tidak disatukan sedangkan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd materi yang tidak ada hubungannya kadang disatukan, sehingga dalam satu pokok bahasan materi kadang terdapat materi lain yang tidak berhubungan.
7. Dilihat dari segi urutan penyununan materi buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA karena materi yang disusun tiap bab tersusun dengan rapih dan teratur, tidak seperti buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA yang terkadang materi yang bukan babnya dimasukan dalam satu bab.
8. Dilihat dari bentuk dan ukuran tulisan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, karena menggunakan ukuran hurup yang tidak terlalu besar, sehingga nampak lebih rapih, sedangkan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA menggunakan ukuran hurup yang terlalu besar sehingga nampak kurang rapih, apalagi di bagian daftar isi sangat tidak enak dilihat.
9. Diihat dari segi ketepatan penghalmanan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd, karena dalam buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA tidak terdapt halaman yang salah, yaitu halaman yang ditujukan pada daftar isi tidak sesuai dengan halaman yang sebenarnya, sedangkan dalam buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd terdapat halaman yang salah yaitu halaman yang ditujukan dalam daftar isi tidak sesuai halaman yang sebenarnya.
10. Dilihat dari segi gaya bahasa baik buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd maupun buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, kedua buku ini sama baiknya, karena sama-sama menggunakan bahasa yang sederhana, tidak menggunakan bahasa yang terlalu ilmih, sehingga kedua buku ini sama-sama mudah dipahami.
11. Dilihat dari segi teknik percetakan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, karena tulisan dalam buku buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd lebih jelas, lebih hitam dan lebih tebal, berbeda dengan buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA yang tulisannya tidak jelas, tidak begitu hitam dan tidak tebal, sehingga pembaca yang membaca buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA memerlukan usaha yang lebih besar jika dibandingkan dengan membaca buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd.
12. Dilihat dari segi bahan buku yang digunakan (kertas) buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd karena menggunakan kertas yang lebih tebal dan lebih kuat jika dibandingkan dengan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd yang menggunakan kertas yang lebih tipis, sehingga sehingga buku bisa lebih tahan dari ancamab kerusakan seperti sobek, hancur terkena air, maupun dari keerusakan yang lainnya.
13. Dilihat dari orang yang yang membuat bukunya, maka buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd karena dalam buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA buku tersebut tidak dibuat hanya oleh satu orang tetapi dibuat oleh sebuat tim yang terdiri atas 15 (lima belas) orang tim penyusun, 6 (enam) orang tim pengarah dan 3 (tiga) orng tim penyunting, yang berbeda dengan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd yang hanya disusun oleh satu orang yaitu Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd tanpa adanya tim, baik tim penyusun tim pengarah, sehingga semuanyanya dikerjakan oleh sendiri dan hanya urusan pencetakan yang dilakukan oleh orang lain.
Buku Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi ini memiliki kelebihan antara lain:
 Sangat enak dibaca karena tidak terlalu banyak menggunakan istilah-istilah ilmiah, tetapi menggunakan bahasa yang umum, sehingga lebih mudah dipahami.
 Menggunakan bentuk dan ukuran hurup yang pas, tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil, sehingga buku lebih enak dibaca, serta nampak lebih rapih dan lebih indah
 Dalam tiap babnya buku ini hanya membahas satu pokok bahasan. Sehingga materi dalam setiap babnya tidak terlalu banyak dan ini memudahkan pembaca dalam pemahaman.
 Bab disusun berdasrkan isi materinya, dikelompokan berdasrkan pokok bahasnnya, sehingga materi lebih terfokus.
 Warna tulisan buku lebih jelas dan lebih hitam sehingga pembaca menjadi lebih enak dalam membaca buku ini.

Sedangkan kelemahan dari buku Pendidikan Kewargabegaraan pada Perguruan Tinggi antara lain:
 Terkadang dalam buku ini ada materi yang tidak berhubungan atau tidak p[enting, terkadang dimasukan kedalam pokok bahasan, sehingga pembaca menjadi bingung, inti materinya itu yang mana?, hal ini yang memaksa pembaca harus lebih jeli dalam mengambil intisari dari tiap materi yang disampaikan.
 terdapatnya kesalahan halaman yang ditujunjukan dalam daftar isi yang tidak sesuai dengan halaman yang sebenarnya, sehingga daftar isi tidak membantu banyak jika kita ingin mencari halaman suatu materi, karena halaman yang ditunjukan dalam daftar isi tidak semuanya benar atau sesuai dengan halaman yang sebenanya, tetapi meskipun tidak semuanya benar, halaman yang ditunjukan dalam daftar isi tidaklah berbeda sangat jauh dengan halaman yang sebenarnya.
 Tidak memiliki tim penyusun, tim pengarah maupun tim penyunting

Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini memiliki kelebihan antara lain:
 Sangat enak dibaca karena tidak terlalu banyak menggunakan istilah-istilah ilmiah, tetapi menggunakan bahasa yang umum, sehingga lebih mudah dipahami.
 Tidak ada materi yang tidak berhubungan atau tidak penting, yang dimasukan kedalam pokok bahasan, yang menyebabkan pembaca menjadi bingung, inti materinya itu yang mana?, sehingga pembaca tidak perlu lebih jeli dalam mengambil intisari dari tiap materi yang disampaikan.
 Tidak terdapatnya kesalahan halaman yang ditujunjukan dalam daftar isi yang tidak sesuai dengan halaman yang sebenarnya, sehingga daftar isi buku ini membantu banyak jika kita ingin mencari halaman suatu materi, karena halaman yang ditunjukan dalam daftar isi semuanya benar atau sesuai dengan halaman yang sebenanya.
 Memiliki tim penyusun, tim pengarah dan tim penyunting

Sedangkan kelemahan dari buku Pendidikan Kewargabegaraan pada Perguruan Tinggi antara lain:
 Menggunakan bentuk dan ukuran hurup yang tidak pas, terlalu besar, sehingga buku tidak enak dibaca, serta nampak tidak rapih dan tidak indah
 Dalam tiap babnya buku ini membahas beberapa pokok bahasan. Sehingga materi dalam setiap babnya menjadi terlalu banyak dan ini menyulitkan pembaca dalam pemahaman.
 Bab tidak disusun berdasarkan isi materinya, tidak dikelompokan berdasrkan pokok bahasnnya, sehingga materi tidak terfokus.
 Warna tulisan buku tidak jelas dan tidak hitam sehingga pembaca menjadi tidak nyaman dalam membaca buku ini.

B. SARAN
A. Untuk buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd
1. Saat pembuatan daftar isi, tolong p[erhatiokan kesesuainnya dengan halaman yang sebenarnya.
2. Materinya lebih difokuskan pada satu pokok bahasan, jangan meloncat dari materi utamanya.

B. Untuk buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA
1. Bentuk dan ukuran tulisan harus disesuaikan agar lebih enak dipandang dan nampak lebih rapih.
2. Materi harus dsusun berdasarkan pokok bahasnnya jangan samapai beberapa pokok baasan disatukan dalam satu materi.